Charta Politika Tak Cemas Demonstrasi yang Mengincar Lembaga Survei

ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Anggota KPPS mencatat perolehan suara saat penghitungan suara Pemilu serentak 2019 di TPS 77 Pondok Jaya, Cipayung, Depok, Jawa Barat, Rabu (17/4/2019).
Penulis: Dimas Jarot Bayu
3/5/2019, 15.30 WIB

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya tak ambil pusing dengan rencana sekelompok orang berunjuk rasa di depan kantor lembaga surveinya di Jakarta, Jumat (3/5). Menurut Yunarto, pihaknya tetap bekerja seperti biasa, meski ada rencana unjuk rasa tersebut.

Yunarto menilai pihaknya lebih baik menyelesaikan berbagai laporan perhitungan cepat Pilpres 2019 ketimbang mengurusi rencana unjuk rasa tersebut. Lagipula, Yunarto menilai rencana unjuk rasa tersebut ilegal.

Pasalnya, tidak ada surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya terkait aksi unjuk rasa itu. "Yang jelas, setahu saya demonya liar. Saya sudah cek ke Polda," kata Yunarto ketika dihubungi Katadata, Jumat (3/5).

Jika ada ketidakpuasan terkait data hitung cepat Pilpres 2019 yang dilakukan Charta Politika, Yunarto menyebut sudah ada mekanisme yang jelas untuk mempertanyakan hal tersebut. Charta Politika pun sudah membuka data-data terkait hasil hitung cepat tersebut kepada publik.

Jika data hitung cepat Charta Politika dianggap bohong, Yunarto mempersilakan para pengunjuk rasa lapor ke polisi.

(Baca: Dituduh Bohong, Lembaga Survei Buka Prosedur Hitung Cepat)

Halaman:
Reporter: Dimas Jarot Bayu