Rencana Pindah Ibu Kota, Jusuf Kalla Impikan Jakarta Seperti New York

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan rencana pemindahan ibu kota pemerintahan Indonesia dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa mengikuti model kota-kota di Amerika Serikat. Pemerintahan Paman Sam itu memindahkan ibu kota pemerintahannya dari New York ke Washington DC.

"Cita-cita ke depan, Washington yang jadi ibu kota lebih kecil, New York yang menjadi kota dagang dan kota bisnis, serta kegiatan lainnya masyarakat itu," kata JK kepada wartawan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (30/4) seperti dikutip dari Antara.

(Baca: Macet dan Banjir, Alasan Jokowi Akan Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta)

DKI Jakarta ke depannya diharapkan dapat menjadi daerah dengan pusat bisnis dan kegiatan perekonomian seperti New York. Adapun daerah baru di luar Pulau Jawa akan menjadi ibu kota pemerintahan.

Dengan pemisahan ibu kota pemerintahan dan pusat kegiatan perekonomian, Kalla berharap pembangunan di Indonesia dapat berjalan terfokus dan terencana dengan baik. "Sebenarnya cita-citanya ingin suatu ibu kota yang betul-betul ibu kota pemerintahan dalam kerangka otonomi kita. Sehingga Pemerintah pusat itu tidak terlalu besar, tapi diberikan kewenangan otonomi sehingga pusat dapat mengkoodinasi daerah-daerah dengan baik," jelasnya.

(Baca: Bappenas: Butuh Dana Rp 466 Triliun untuk Pindahkan Ibu Kota)

Rencana perpindahan ibu kota dibahas dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Senin (29/4). Dalam rapat tersebut JK menyebut terdapat setidaknya 10 syarat bagi suatu daerah menjadi ibu kota pemerintahan Indonesia.

JK menjelaskan syarat-syarat tersebut antara lain letaknya harus strategis berada di tengah Indonesia, penduduknya harus mempunyai tingkat toleransi baik, memiliki risiko kecil terhadap bencana alam dan daerah tersebut harus memiliki sedikitnya 60.000 hektare lahan kosong.

"Belum diputuskan. Ini butuh riset yang betul dan pemilihan yang betul dan adil," kata dia.

(Baca: Anies: Pembangunan Jakarta Tetap Berlangsung Meski Ibu Kota Pindah)

Macet dan Banjir Jadi Alasan Pindah Ibu Kota

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan wacana pemindahan ibu kota negara karena kondisi Jakarta saat ini yang  macet dan rawan banjir. "Kalau kita lihat, banjir besar setiap musim hujan sangat ekstrim, menjadi ancaman di Jakarta," katanya saat pembukaan Ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).

Jokowi menjelaskan banjir menjadi isu lama yang menjadi permasalahan di Jakarta. Di sisi lain, saat musim kemarau pun cadangan air bersih di ibukota hanya mencapai 20% dari kebutuhan masyarakat karena pencemaran terjadi secara umum di sungai-sungai utama di Jakarta.

Jokowi menambahkan kemacetan kronis juga menjadi titik kendala utama di Jakarta. Apalagi, jumlah penduduk semakin membludak di Pulau Jawa yang mencapai 57% dari total penduduk. Sedangkan populasi di Sumatera hanya sebesar 21%, Kalimantan 6%, Sulawesi 7%, dan Papua-Maluku cuma 3%.

Wacana pemindahan ibukota mengemuka sejak masa Presiden Sukarno. Sehingga Jokowi menilai pembahasan pemindahan ibukota harus melalui pemikiran jangka panjang. Sehingga, keputusan dan solusi harus melalui proses pertimbangan yang matang.

"Kami harap gagasan pemindahan ibukota jadi sebuah cara untuk mengaktifkan pengelolaan negara," kata Jokowi.