Jokowi Minta APBN 2020 Jadi Stimulus Ekspor dan Investasi
Presiden Joko Widodo mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2020 harus mampu menjadi stimulus bagi peningkatan ekspor dan investasi. Selain itu, APBN 2020 juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.
Jokowi menilai hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan daya tahan serta daya saing ekonomi Indonesia. Hal ini menjadi penting karena tantangan ekonomi pada tahun depan semakin meningkat dan tidak mudah.
"Kita harus mengantisipasi dinamika perekonomian dunia yang terus berubah secara dinamis dan terus bergerak," kata Jokowi ketika membuka Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4).
(Baca: Jokowi Minta Para Menteri Antisipasi Dinamika Ekonomi Global)
Lebih lanjut, Jokowi meminta penyusunan RAPBN 2020 harus detil. Rancangannya juga harus sesuai dengan prioritas pembangunan Indonesia. “Yang juga paling utama harus bisa dilaksanakan dan bisa diukur hasilnya," kata Jokowi.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta penyusunan Pagu Indikatif 2020 harus berfokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial. Hal ini sebagai kelanjutan program pemerintah yang sebelumnya telah berfokus pada pembangunan infrastruktur. "Ini menyambung apa yang kita mulai 2019," kata Jokowi.
(Baca: Genjot Kerja Sama Dagang, Kemendag Naikkan Target Ekspor Jadi 8%)
Rapat Terbatas hari ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto. Kemudian, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Ada pula Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Lalu, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri LHK Siti Nurbaya.
Pemerintah Akan Fokus Pembangunan SDM
Pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi tahun depan sekitar 5,3-5,5 persen. Usulan ini dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada awal Maret lalu. "Pertumbuhan ekonomi pada 2020 kami usulkan 5,3-5,5 persen," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Selain itu, pemerintah mengusulkan tingkat inflasi pada tahun depan sebesar 2-4%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan asumsi makroekonomi tersebut nantinya akan digunakan sebagai landasan menyusun RAPBN 2020. Dalam rancangan itu, pemerintah akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). "Bagaimana strategi pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial, termasuk training tenaga kerja," ujarnya.
(Baca: Pemerintah Usulkan Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan 5,5%)
Berbagai program pembangunan SDM akan lebih dipertajam agar sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Pemerintah juga akan mengkaji kembali infrastruktur apa yang harus diperhatikan untuk ke depannya. Pemerintah menilai masih ada infrastruktur dasar yang harus dibangun, seperti air bersih, pengairan, listrik. Masih ada pula infrastruktur yang perlu dibangun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.