Wiranto Klaim Partisipasi Pemilu dalam Pilpres 2019 Capai 80,9 Persen
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengungkapkan, partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilpres 2019 mencapai 80,90%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 yang hanya sebesar 75,11%.
Angka ini juga di atas target partisipasi pemilih yang telah ditetapkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Berdasarkan RPJMN, target partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 sebesar 77,5%. "Partisipasi pemilih, kami dapat laporan dari berbagai pihak, mencapai 80.90%," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Kamis (18/4).
Dengan angka partisipasi pemilih yang tinggi ini, Wiranto menilai presiden yang akan terpilih dalam Pilpres 2019 nantinya memiliki legitimasi yang tinggi. Pasalnya, kepercayaan masyarakat terhadap presiden terpilih nantinya cukup tinggi. Atas dasar itu, Wiranto mengimbau tak ada pihak yang coba melakukan aksi provokasi untuk menentang hasil Pemilu 2019.
Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian pun menyatakan hal serupa. Dia berharap tidak ada pihak yang melakukan langkah inkonstitusional untuk menggugat hasil Pilpres 2019. Sebab, langkah tersebut sama saja dengan melawan kehendak rakyat. "Itu sama saja mengkhianati keinginan rakyat," kata Tito.
(Baca: Wiranto: Tindak Tegas Setiap Aksi yang Ganggu Keamanan dan Ketertiban)
Menurut Tito, berbagai persoalan dalam Pilpres 2019 harus diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Karena itu, Tito mengimbau tidak ada pihak yang berupaya memobilisasi massa jika tak puas dengan hasil Pilpres 2019.
Jika hal itu masih dilakukan, Tito memastikan Polri dan TNI akan menindak tegas mereka. Menurut Tito, pihaknya memiliki kemampuan mendeteksi jika ada gerakan-gerakan yang bertujuan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban. "Kami akan melakukan langkah-langkah sesuai aturan yang berlaku," kata Tito.
Sebelumnya dikabarkan bahwa pendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandiaga) bersiap mengerahkan aksi turun ke jalan (people power) apabila ada temuan kecurangan pada pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2019.
Dewan Penasihat Perkumpulan Alumni 212 yang juga Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Eggi Sudjana mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu perhitungan suara oleh KPU. Ia mengungkapkan, apabila terbukti ada kecurangan pada pelaksanaan Pilpres 2019 maka bukan tidak mungkin akan ada aksi turun ke jalan.
"People power mesti dilakukan, kalau terjadi kecurangan maka tidak perlu ikuti konteks tahapan." kata Eggi saat berorasi di depan kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu (17/4).
(Baca: Jokowi Kalah di Jabar dan Banten, Moeldoko: Alhamdulillah Tak Amblas)
Namun, di sisi lain, kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) yakin tidak akan ada mobilisasi massa pasca . Menurut Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, mobilisasi massa tidak akan terjadi mengingat proses pemungutan suara Pilpres 2019 berjalan aman.
Arsul mengakui jika masih ada persoalan dalam Pemilu 2019. Meski demikian, hal tersebut tidak terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga pelaksanaan Pemilu 2019 dapat berjalan dengan aman. "Pelaksanaan Pemilu secara nasional hari ini boleh dibilang aman. Tidak ada kejadian yang aneh-aneh," kata Arsul.