Ada Upaya Delegitimasi KPU dan Bawaslu, Publik Diajak Kawal Pemilu

Warga mengikuti simulasi pencoblosan dan penghitungan di TPS 17 pada Pemilihan umum 2019 di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4). Simulasi ini untuk memahami alur dan aturan Pemilu baik petugas dan warga yang akan mengikuti Pemilihan umum pada 17 April 2019
Penulis: Dwi Hadya Jayani
Editor: Hari Widowati
16/4/2019, 18.36 WIB

Upaya delegitimasi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat kepercayaan masyarakat terhadap kedua institusi tersebut menurun. Publik diajak proaktif mencegah potensi kecurangan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing.

Direktur Eksekutif Voxpol Centre Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, telah terjadi fenomena delegitimasi terhadap KPU dan Bawaslu oleh pihak-pihak tertentu. "Kepercayaan masyarakat terhadap KPU berkisar 62% sedangkan terhadap Bawaslu 68%," kata Pangi dalam diskusi Masyarakat Cinta Pemilu Damai, di Jakarta, Selasa (16/4). Ia berharap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu tersebut berangsur-angsur membaik.

Tingkat kepercayaan publik terhadap KPU dan Bawaslu versi Voxpol Centre ini lebih rendah dibandingkan dengan hasil survei Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) pada 10 Maret lalu. Menurut SMRC, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU dan Bawaslu mencapai 80%.

Kasus kisruhnya penyelenggaraan Pemilu bagi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri merupakan salah satu penyebabnya. Majelis Nasional Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Standarkia Latief mengatakan, potensi kecurangan termasuk yang terjadi di luar negeri menjadi ancaman bagi Pemilu 2019.

Namun, sejauh ini masalah tersebut tidak ditangani serius oleh KPU dan Bawaslu. "Seharusnya KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan Pemilu mengklarifikasi kondisi yang terjadi di lapangan," kata Latief.

(Baca: KPU Sebut Kisruh Pemilu di Luar Negeri karena Pemilih Khusus Membludak)

Aplikasi Pencegah Kecurangan Pemilu

Untuk mencegah kerawanan dan potensi kecurangan pada saat Pemilu besok, masyarakat diajak untuk berpartisipasi secara aktif. Co-founder AyoJagaTPS James Falahudin mengatakan, salah satu bentuk partisipasi masyarakat bisa diwujudkan melalui aplikasi AyoJagaTPS. "Gerakan ini hadir untuk menciptakan Pemilu yang lebih akuntabel, bermartabat, tidak ada kecurangan, dan tertib," ujar James.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Reporter: Dwi Hadya Jayani