Inflasi Terjaga, Kepuasan Kinerja Pemerintahan Jokowi Capai 71,3%

ANTARAFOTO | Zabur Karuru
Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah kepada warga di Surbaya, Jawa Timur, 6 September 2018.
Penulis: Michael Reily
Editor: Safrezi Fitra
3/4/2019, 19.00 WIB

Indikator Politik Indonesia melakukan survei kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Hasilnya menunjukkan 71,3 persen masyarakat percaya dan terhadap kinerja pemerintah sekarang.  Survei dilakukan pada 22 hingga 29 Maret 2019 dengan total responden mencapai 1.220 orang.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhannuddin Muhtadi menyatakan penerimaan masyarakat terhadap pemerintah sangat bergantung pada tingkat inflasi. "Selama tiga tahun rezim inflasi cukup terjaga meski pemerintah melakukan jalan pintas impor bahan pangan," kata Burhannudin di Jakarta, Rabu (3/4).

Menurutnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi selalu berada di atas 60 persen sejak April 2016. Pengaruh inflasi sangat terasa pada survei yang sama Juni 2015. Hasil suvei ini menunjukkan tingkat kepuasan hanya 41 persen,  akibat indeks harga konsumennya cukup tinggi mencapai 8,3 persen.

(Baca: Survei Populi: Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Presiden Jokowi)

Tingkat kepuasan masyarakat pun sejalan dengan hasil survei keyakinan atas kemampuan Jokowi untuk memimpin yang mencapai 65 persen pada Maret 2019. Sedangkan, jumlah responden yang kurang yakin dan sama sekali tidak yakin hanya sebesar 29 persen.

Riset Indikator Politik Indonesia pada Maret 2019 juga mengungkapkan masyarakat yang merasa kondisi ekonomi lebih baik sebesar 42,2 persen. Angka ini lebih besar dari hasil temuan Desember 2018 yang hanya 38,3 persen. Sementara pada periode yang sama, masyarakat yang menilai kondisi ekonomi lebih buruk sebesar 20,4 persen, turun dari 21,5 persen.

(Baca: SMRC: 73% Masyarakat Puas Terhadap Kinerja Presiden Jokowi)

Begitu juga kondisi politik nasional pada Maret 2019, masyarakat yang merasa baik sebesar 31,7 persen dan yang menganggap buruk sekitar 23,8 persen. Kondisi penegakkan hukum nasional juga menggambarkan tren yang sama dengan respons positif 42,4 persen dan negatif sebesar 19,9 persen.

Burhannudin menjelaskan persepsi publik atas kondisi ekonomi, politik, dan hukum menunjukkan pola yang relatif stabil dan kecenderungannya positif, tetapi tidak banyak. "Konsistensi atas evaluasi kinerja Jokowi sebagai presiden stabil, sama seperti tingkat keyakinan terhadap Jokowi yang dapat memimpin Indonesia ke depan lebih baik lagi," ujarnya.

(Baca: Jokowi Ajak Masyarakat Kenalkan Program Tiga Kartu Sakti)