Google Siapkan Tiga Langkah Tangkal Hoaks Pemilu 2019
Google Indonesia menyiapkan tiga langkah untuk menangkal informasi bohong alias hoaks menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 bulan depan. Hal ini dilakukan agar platform pencarian elektronik ini tetap dipercaya para pengguna internet dan calon pemilih.
Head of Public Policy & Government Relations Google Indonesia Putri R. Alam mengatakan langkah pertama adalah dengan memberikan peringkat (rating) kualitas dalam algoritma pencarian informasi Google. Ini memungkinkan pengguna dan calon pemilih mendapatkan sumber informasi terpercaya seperti media yang terpercaya.
"Ini jadi untuk meningkatkan kualitas (informasi)," kata Putri dalam sebuah acara diskusi yang digelar di Jakarta Pusat, Rabu (27/3). (Baca: Media Siber Bersatu Perangi Hoaks)
Langkah kedua, menangkal konten yang disebarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dia mengatakan, Google tak akan segan-segan membekukan akun yang terindikasi memiliki niat jahat dalam menyebarkan konten disinformasi.
Langkah ketiga, memberikan konteks informasi yang jelas kepada pengguna internet. Pengguna Google akan mendapatkan informasi dari sumber ilmiah dan terpercaya ketika masuk ke mesin pencari. Putri mencontohkan apabila ada pengguna mencari video soal vaksin yang berbahaya di Youtube, maka hasil pencarian pertama akan dimunculkan penjelasan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Terkait Pemilu 2019, Google telah bekerja sama dengan penyelenggara pesta demokrasi tersebut. Dengan kerja sama ini, Google mendorong lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendaftar ke Project Shield.
Project Shield adalah layanan gratis dari Jigsaw dengan teknologi Google untuk melindungi situs dari serangan DDos atau penolakan layanan terdistribusi. Serangan ini biasanya mengakibatkan pengguna utama atau admin tak dapat mengakses situs lantaran lalu lintas jaringan dibanjiri informasi.
(Baca: Ini Enam Langkah Tangkal Hoaks di Medsos)
Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan hal yang dilakukan Google bersama penyelenggara pemilu dapat membantu masyarakat mengenali calon pilihannya dengan baik. Dia tak ingin melihat adanya manipulasi informasi, bagian kampanye hitam, menjadi basis masyarakat memilih calonnya.
"KPU menghormati pilihan apa adanya. Tapi rasanya tak nyaman apabila preferensi pemilih banyak terpengaruh kondisi yang tidak sebenarnya," katanya.
Soal penyebaran hoaks yang semakin marak, KPU mengkhawatirkan dua hal. Pertama, serangan informasi bohong kepada peserta pemilu. Kedua, serangan kepada penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu dukungan semua pihak termasuk Google dan komunitas lainnya diperlukan. KPU pun meminta peran serta masyarakat sipil untuk ikut membersihkan informasi pemilu.
Fritz Siregar, Anggota Bawaslu, berharap informasi positif dan akurat memenuhi platform pencarian internet dan media sosial. Menurutnya hanya dengan itu, berita bohong akan tenggelam dan berganti menjadi pengetahuan bagi masyarakat. "Sehingga masyarakat percaya proses yang ada," ujarnya.
(Baca: WhatsApp Uji Coba Fitur 'Search by Image' untuk Perangi Hoaks)