Amankan Pemilu, Pemerintah Kerahkan Nyaris 600 Ribu Tentara dan Polisi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah telah mengerahkan 593.812 personel TNI dan Polri untuk mengamankan Pemilu 2019, termasuk masa kampanye terbuka dan pemungutan suara. Ribuan personel tersebut telah disebar di berbagai wilayah Indonesia.

"Hampir sebagian personel kami dikerahkan untuk itu," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu (20/3). Ia mengakui masih ada ancaman dan gangguan terhadap Pemilu 2019. Namun, pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipasi.

(Baca: Wiranto Minta Masyarakat Tak Resah dengan Isu Kerusuhan di Pemilu 2019)

Aparat keamanan telah diinstruksikan untuk mengenali, menemukan, dan mengatasi segala ancaman dan gangguan tersebut. "Apapun yang nyata-nyata mengganggu Pemilu, dari siapapun. Jangan ragu-ragu, tindak tegas," kata Wiranto.

Aparat keamanan juga telah diperintahkan untuk mengajak masyarakat menghindari konflik horizontal. Ia pun meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan berbagai hoaks yang dapat memicu konflik tersebut.

(Baca: Litbang Kompas: Selisih Elektabilitas Jokowi dan Prabowo Hanya 11,8%)

Pihaknya menginstrukskan para aparat keamanan untuk menindak tegas para penyebar hoaks. Wiranto menyebut hoaks sebagai ancaman baru dalam Pemilu. Ia menilai penyebaran hoaks sebagai gerakan teror lantaran menganggu psikologis masyarakat.

Dengan berbagai langkah pengamanan, ia berharap persiapan hingga pelasanaan Pemilu 2019 dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dengan demikian, masyarakat dapat memilih kandidat yang terbaik dalam kontestasi politik nasional tahun ini.