Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin berjanji akan memaksimalkan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) jika nanti terpilih dalam Pilpres 2019. JKN-KIS dinilai mampu membuat langkah-langkah yang inovatif dalam mendorong optimalisasi pelayanan kesehatan.
Ma'ruf memaparkan, melalui JKN-KIS, pemerintah telah memberikan upaya asuransi sosial yang cukup besar. Hal ini terlihat dari jumlah peserta BPJS Kesehatan yang mencapai 215 juta peserta.
Di samping itu, jumlah penerima biaya iuran kesehatan dari pemerintah mencapai 96,8 juta. "Sebenarnya pemerintah telah melakukan langkah besar dalam rangka memberikan pelayanan dengan harga murah," kata Ma'ruf dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3).
Untuk memaksimalkan program JKN-KIS, Ma'ruf akan mendorong adanya pusat-pusat kesehatan yang dapat dijangkau masyarakat dengan lebih baik. Selain itu, dia juga berjanji adanya redistribusi dokter dan tenaga medis di seluruh Indonesia.
Hal lain yang ia janjikan adalah soal penyediaan obat yang cukup untuk masyarakat. "Agar masyarakat tidak kekurangan obat," kata Ma'ruf.
Selain itu, Ma'ruf juga akan mendorong berkurangnya angka stunting di Indonesia sebesar 10% dalam lima tahun mendatang. Ma'ruf mengklaim saat ini pemerintah telah berhasil mengurangi angka stunting hingga 7%.
Upaya penurunan angka stunting dilakukan dengan langkah preventif dan promotif. Hal itu seperti terlihat dari Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga (PIS-PK), dan juga Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). "Lewat upaya preventif promotif itu kami harapkan jumlah orang yang sakit berkurang," kata Ma'ruf.
(Baca: Perseteruan Ma'ruf dan Sandi soal Badan Riset Nasional)
Sandiaga Usul Pembenahan Layanan BPJS Kesehatan
Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berjanji akan membenahi pelayanan BPJS Kesehatan di Indonesia. Dia menilai, saat ini masih ada masalah dalam pelayanan BPJS Kesehatan.
Dia mencontohkan, ada perempuan bernama Lies yang pengobatannya harus terhenti karena pelayanan kesehatannya tidak di-cover BPJS Kesehatan. "Ini tidak boleh lagi kami tolerir," kata Sandiaga.
Tak hanya itu, mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu juga memastikan rumah sakit yang menyediakan layanan BPJS Kesehatan dibayar tepat waktu. Menurutnya, kualitas rumah sakit tidak boleh menurun karena pembayarannya terhambat.
Sandiaga juga akan memanggil para aktuaria terbaik Indonesia yang ada di berbagai negara lain. Dia menyebut ada aktuaria yang saat ini berada di Hong Kong.
Sandiaga pun berjanji membenahi sistem rujukan di rumah sakit. Ia menilai, sistem rujukan saat ini berbelit-belit, sehingga membuat masyarakat menunggu berjam-jam.
"Kami pasti melihat pola rujukan yang lebih mengutamakan layanan kesehatan masyarakat," ucap Sandiaga.
Dia juga akan mendorong upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan. Salah satunya dilakukan dengan gerakan 22 menit tiap hari berolahraga. Menurut Sandiaga, gerakan itu berdampak positif terhadap pengurangan biaya kesehatan.
Hal lain adalah dengan menambah anggaran kesejahteraan di Posyandu. "Sehingga permasalahan stunting bisa diatasi," kata Sandiaga.
(Baca: Sandiaga Akan Angkat Masalah BPJS hingga Ojek Online saat Debat ke-3)