Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pidato politiknya merekomendasikan agar presiden terpilih pada Pilpres 2019 memacu pertumbuhan ekonomi hingga 6%. AHY juga meminta iklim dunia usaha yang kondusif dapat tercipta dengan cara melonggarkan pajak.
"Dunia usaha yang maju akan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi, serta mampu meningkatkan upah dan kesejahteraan buruh kita," kata AHY ketika membacakan pidato politiknya di Djakarta Theatre, Jakarta, Jumat (1/3).
AHY mengatakan, rekomendasi Partai Demokrat ini ditujukan untuk mengatasi dua persoalan utama yang muncul di masyarakat. Ia melihat saat ini terjadi pelemahan daya beli masyarakat.
Hal ini terjadi lantaran penghasilan masyarakat menurun dan sulit mendapat pekerjaan. AHY mengatakan, anak-anak muda saat ini cemas tak bisa memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kompetensi mereka. "Sedangkan mereka yang sudah bekerja khawatir akan kehilangan pekerjaannya akibat melemahnya ekonomi nasional," kata AHY.
Selain itu, AHY menilai daya beli masyarakat harus diperkuat melalui peningkatan gaji pegawai, guru, TNI/Polri, serta pensiunan. Presiden terpilih mendatang pun disarankan menjalankan kebijakan dan program khusus yang mampu melindungi dan meningkatkan kelayakan hidup masyarakat miskin.
AHY lantas menyarankan Presiden terpilih dapat melanjutkan dan meningkatakan program-program di era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Beberapa program itu, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, beasiswa Bidik Misi, LPDP, Beasiswa Santri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). "Serta penyaluran subsidi secara tepat sasaran, seperti subsidi BBM, listrik dan pupuk," kata AHY.
(Baca: SBY Absen, AHY Pimpin Kampanye Partai Demokrat di Pemilu 2019)
Janji Dua Calon Presiden
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam Debat Pilpres putaran pertama dan kedua sempat menyinggung beberapa programnya. Pada debat pertama, Prabowo menjanjikan kenaikan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika rasio pajak dapat ditingkatkan menjadi 16% dari 10% saat ini. Ia menghitung, kenaikan rasio pajak tersebut dapat menambah pendapatan negara sebesar US$ 60 miliar.
Dalam debat kedua, Prabowo juga menjanjikan kemandirian di bidang pangan, energi, dan sumber daya air. Ia juga berjanji akan menurunkan harga listrik, bahan makanan pokok, hingga subsidi pupuk bagi petani.
Sementara itu, calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji PNS sebesar 5% pada tahun ini, terhitung sejak Januari. Dalam APBN 2019, pemerintah menyediakan anggaran kenaikan gaji PNS sekitar Rp 4-5 triliun.
Jokowi dalam debat kedua juga menyinggung soal harga bahan pokok yang dijaga agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Di luar itu, Jokowi menjanjikan alokasi dana desa secara akumulatif akan mencapai Rp 400 triliun pada periode 2019-2024.
(Baca: Pilpres 2019 Lebih Keras, SBY Khawatir Masyarakat Terbelah)