Bawaslu Dinilai Tak Dapat Beri Sanksi Kepala Daerah yang Tidak Netral

Antara
Ketua Bawaslu Abhan (kedua kanan) didampingi anggota Bawaslu Rahmat Bagja (kiri), Muhammad Afifudin (kedua kiri), dan Ratna Dewi Pettalolo (kanan) memberikan keterangan pers mengenai pengawasan Bawaslu pada Pilkada serentak 2018 di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (12/7).
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Yuliawati
26/2/2019, 20.29 WIB

Guru Besar Pidana Universitas Indonesia Topo Susanto menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak dapat memberikan sanksi kepada kepala daerah yang dianggap tidak netral. Hal ini terkait dengan temuan Bawaslu Jawa Tengah atas dugaan pelanggaran netralitas 35 kepala daerah yang memberikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Topo menilai, Bawaslu hanya terikat pada aturan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Sementara 35 kepala daerah diduga melanggar aturan netralitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Karena UU-nya berbeda, penegak aturan bukan Bawaslu, yang menegakkan aturan pemda itu Menteri Dalam Negeri," kata Topo di Jakarta, Selasa (26/2).

(Baca: Bawaslu Nilai Melanggar Etika, Mendagri Bela Kepala Daerah)

Meski demikian, Topo menyebut langkah Bawaslu yang menemukan penyimpangan netralitas sudah tepat dari kerangka UU Pemilu. Meski demikian, temuan itu tetap harus diserahkan ke pejabat terkait, misalnya Menteri Dalam Negeri atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Termasuk bagi pejabat untuk bersikap netral, tapi sanksi bukan di Bawaslu," kata Topo yang mengkhususkan diri pada pidana pemilu ini.

Topo tak mau mengomentari sikap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang seolah enggan menindaklanjuti temuan Bawaslu Jawa Tengah. Meski demikian, dia memastikan tugas sanksi berada di tangan lembaga lainnya. "Mungkin bisa Kemendagri dan KemenPAN-RB karena yang jelas bukan Bawaslu," ujar dia.

(Baca: Moeldoko Duga Kampanye Hitam Emak-emak di Karawang Terstruktur)

Sebelumnya, Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin menemukan dugaan pelanggaran netralitas 35 kepala daerah. "Jabatan kepala daerah tidak untuk kepentingan politik salah satu golongan atau kelompok," ujarnya.

Tjahjo membela 35 kepala daerah yang memberikan deklarasi dukungan terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf. Pernyataan dukungan tersebut dinilai tidak melanggar aturan etika seperti dituduhkan Bawaslu Jateng.

Tjahjo mengatakan, para kepala daerah yang hadir dalam deklarasi tersebut setelah mengurus izin, termasuk cuti dan administrasi lainnya sesuai dengan regulasi maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Para kepala daerah yang dimaksud antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, dan Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryati Rahayu.