Konsep Ekonomi Kerakyatan Ma'ruf Amin, Koperasi Jadi Motornya

ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI
Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin memberikan pidato politiknya kepada relawan Jokowi-Maruf Amin saat kampanye di Desa Cigugur Girang, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (20/1/2019). Dalam kampanyenya, Ma'ruf Amin juga membuka bazaar hasil bumi dari relawan Jokowi-Maruf Amin.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Hari Widowati
1/2/2019, 13.29 WIB

Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menilai ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pembangunan dari bawah bisa mengatasi kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang berpendapatan tinggi dan rendah di Indonesia. Dalam visinya, koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Hal tersebut diungkapkan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin dalam peluncuran buku 'The Ma'ruf Amin Way' di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (1/2). Ma'ruf mencontohkan kesenjangan ekonomi yang lebar di masa lalu disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan para konglomerat.

Kebijakan itu dibangun dengan harapan agar kekayaan para konglomerat dapat juga dirasakan masyarakat berpendapatan rendah (trickle down effect). Hanya saja, Ma'ruf menilai efek itu saat ini tidak terjadi. "Yang atas makin kuat, yang bawah semakin lemah," kata Ma'ruf.

Atas dasar itu, Ma'ruf menilai perlu ada kebijakan yang dapat membangun ekonomi kerakyatan. Kebijakan itu dilakukan dengan proses redistribusi aset dan pemberian akses lahan dan sumber-sumber ekonomi ke masyarakat.

(Baca: Tim Jokowi & Prabowo Sepakat Visi-Misi Disampaikan Langsung Dua Capres)

Ia juga menilai kemitraan antarmasyarakat perlu dibangun. Selain itu, harus ada dorongan agar masyarakat terpacu untuk menjadi wirausaha. "Baik itu dari kalangan industri, pertanian, keuangan, sektor budaya, budidaya pertanian, budidaya peternakan, budidaya kelautan, dan sektor jasa," kata Ma'ruf.

Pemikiran Ma'ruf mengenai ekonomi kerakyatan ini dinilai dapat diterapkan melalui gerakan koperasi. Karenanya, dia berharap agar gerakan koperasi dapat kembali menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Meski mengusung ide yang memperkuat masyarakat berpendapatan rendah, Ma'ruf tidak lantas melupakan peran para konglomerat. Konsep ekonomi kerakyatan ala Ma'ruf ini justru akan mendorong adanya kolaborasi antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan perusahaan-perusahaan besar sehingga perekonomian nasional semakin baik.

"Sehingga yang kuat tetap kuat, yang lemah menjadi kuat. Ini yang kita inginkan sehingga negara menjadi kuat," kata Ma'ruf.

Pemikiran tersebut akan diterapkan ketika Ma'ruf dan Joko Widodo memenangi Pilpres 2019. Dia berharap pemikirannya tersebut dapat membawa Indonesia menjadi negara maju pada 2024.

(Baca: Di Depan Jamaah NU, Jokowi Janjikan Penyelesaian RUU Pondok Pesantren)

Reporter: Dimas Jarot Bayu