Bahan bakar minyak (BBM) menjadi hajat hidup orang banyak. Karena itu, naik-turun harganya selalu menjadi sorotan publik. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mengakui salah satu kebijakan yang paling sulit dia ambil selama menjabat adalah menaikkan harga komoditas ini.
Menurut Kalla, kenaikan BBM biasanya memunculkan demonstrasi. Hanya saja, keputusan itu terpaksa dibuat untuk menyesuaikan kondisi perekonomian Indonesia. “Ketegangan yang terjadi kalau mau menaikkan harga BBM. Ya, terpaksa,” kata Kalla di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (31/1).
Menurut dia, sebenarnya sebagai wakil presiden tak memiliki hak untuk menandatangani suatu keputusan seperti BBM ini. Namun, keputusan tersebut hanya bisa berlaku melalui rapat bersama wakil presiden.
(Baca: Impor BBM Terancam Melonjak, Alarm Bagi Pemerintah Benahi Transportasi)
Dengan cara berpikir sebagai pengusaha, dia pun mengakali kebijakan tersebut. Misalnya, dengan mengumumkan kenaikan BBM dua hari sebelum bulan puasa. “Begitu diumumkan, menurut saya, siapa mau demo bulan puasa? Haus, dan orang sibuk macam-macam, beribadah,” kata Kalla.
Pola pikir sebagai pengusaha inilah yang kerap mewarnaianya ketika memutuskan suatu kebijakan. Dengan berbagi perhitungan itulah dia merasa berani mengambil keputusan dan risiko.
Karenanya, Kalla menilai tak ada keputusan yang cukup rumit selama dia menjabat sebagai orang nomor dua di Indonesia ini. “Dalam pemerintahan, saya selalu ambil semangat pengusaha itu,” ujarnya.
Karena itu, dia mengaku lebih senang menjadi pengusaha daripada politisi. Dengan menjadi pengusaha, dia merasa lebih bebas.
(Baca: Tanggapi Prabowo, Pertamina Sebut Cadangan BBM 20 Hari di Atas Standar)
Sebaliknya, politisi memiliki banyak etika dan aturan yang harus dipatuhi. Tidak ada lagi kemerdekaan pribadi. “Kiri ke kanan tergantung protokol. Itu tidak enak. Tapi saya selalu ingin lebih baik,” kata JK.