Inflasi Terjaga, Penduduk Miskin September 2018 Turun 280 Ribu Orang

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin pada September 2018 sebanyak 25,67 juta orang atau setara 9,66% dari total penduduk Tanah Air. Angka tersebut turun sebesar 280 ribu dari jumlah penduduk miskin periode Maret 2018 yang sebesar 25,95 juta orang.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan penyebab menurunnya angka kemiskinan September disebabkan oleh inflasi yang rendah secara umum pada periode Maret 2018 ke September 2018 dengan inflasi 0,94%. "Inflasi yang relatif terkendali merupakan capaian bagus dan perlu dipertahankan karena mempengaruhi daya beli masyakat," kata Suhariyanto di Jakarta, Selasa (15/1).

Menurut dia, pengendalian inflasi tercermin dari penurunan harga eceran beberapa komoditas pokok, seperti beras yang turun 3,28%, daging sapi turun 0,74%, minyak goreng turun 0,92%, serta gula pasir turun 1,48%.

(Baca: Tingginya Inflasi di Perdesaan Berpotensi Hambat Penurunan Kemiskinan)

Pada periode yang sama, upah riil buruh tani per hari juga meningkat sebesar 1,60% serta nilai tukar petani  yang juga meningkat 1,21% dari 101,94 menjadi 103,17. "Daya beli petani juga meningkat karena pendapatannya lebih besar dari pengeluaran," ujar Suhariyanto.

BPS mencatat garis kemiskinan naik sebesar 2,36%, dari Rp 401.220 per kapita pada Maret 2018 menjadi Rp 410.670 per kapita pada September 2018. Komoditas makanan menyumbang 73,54%  terhadap garis kemiskinan, sedangkan komoditas nonmakanan berkontribusi 26,46%.

Sementara itu, jenis komoditas makanan yang memberikan pengaruh terbesar untuk garis kemiskinan yakni beras dengan persentase 19,54% di perkotaan dan 25,51% di perdesaan. Kemudian rokok kretek filter menyumbang 10,39% di perkotaan dan 10,06% di perdesaan.

Selain itu,  telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, serta gula pasir juga memberikan pengaruh yang signifikan, tetapi pengaruhnya tidak mencapai 5%. "Stabilisasi harga pangan sangat penting karena lonjakan harga akan sangat berpengaruh terhadap kemiskinan," katanya lagi.

(Baca: Bantuan Keluarga Harapan Tahap Pertama Cair untuk 9,4 Juta Peserta)

Sementara itu, garis kemiskinan komoditas bukan makanan juga disumbang oleh perumahan, bensin, listrik, pendidikan, serta perlengkapan mandi. Adapun fluktuasi harga bensin juga menurut Suhariyanto harus mendapat perhatian khusus pemerintah.

Berdasarkan pembagian pulau, jumlah penduduk miskin rata-rata mengalami penurunan di seluruh pulau utama di Indonesia. Namun, Suhariyanto menekankan pemerintah tetap harus memperhatikan persentase penduduk miskin antarprovinsi.

Contohnya, DKI Jakarta menjadi provinsi yang memiliki porsi kemiskinan terendah, yaitu 3,55%, namun, di wilayah lain seperti Papua, tingkat penduduk miskin bisa lebih tinggi atau mencapai 27,43%. "Masih ada disparitas yang tinggi antarprovinsi," ujar Suhariyanto.

Berdasarkan data BPS, sebanyak 16 provinsi masih memiliki tingkat kemiskinan di atas 9,66%. Sementara sebanyak 18 provinsi sisanya, sudah masuk ke kategori tingkat kemiskinan di bawah persentase kemiskinan nasional.

(Baca: Tahun Politik, Pemerintah Percepat Pencairan Bantuan Sosial)

Karenanya, BPS menuturkan  setidaknya terdapat tiga solusi untuk menurunkan angka kemiskinan. Pertama, dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi agar menciptakan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

Kedua, inklusi sosial masyarakat terutama di aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dan yang tererakhir, jaring pengamanan sosial  lewat bantuan sosial. "Jaring pengamanan sosial itu antra lain bisa berbentuk Rastra (Beras Sejahtera) atau BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai)," ujar Suhariyanto.