Kepala Staf Presiden Moeldoko angkat bicara mengenai serangan yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhir-akhir ini. Ia mensinyalir ada upaya sistematis menggiring opini masyarakat agar tidak mempercayai independensi KPU sebagai penyelenggara Pemilu.
Moeldoko meminta pihak-pihak terkait tidak bermain-main dengan upaya tersebut. Apalagi, pemerintah punya instrumen yang dapat digunakan agar demokrasi tidak dicederai hal-hal seperti ini. "Saya ingatkan, jangan main-main," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/1). Ia berharap semua pihak mematuhi aturan agar demokrasi berjalan dengan baik.
Mantan Panglima TNI ini menyinggung soal beredarnya kabar bohong (hoaks) tentang tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos yang beredar di media sosial. Kabar tersebut menyatakan ada 80 juta surat suara yang nantinya akan ditukar sebelum penghitungan suara dan formulir C1 keluar.
"Di antaranya hoaks itu sistematis, bukan sekadar hoaks yang dilempar secara sporadis, semuanya arahnya sudah jelas. Satu per satu akan ketahuan," katanya.
Kabar ini juga dicuitkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Andi Arief di akun Twitternya @AndiArief_ pada Rabu (2/1). Andi meminta agar kabar ini segera diperiksa kebenarannya. "Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya. Karena ini kabar sudah beredar," kata Andi. Namun belakangan, Andi menghapus cuitannya tersebut.
(Baca: Saling Tuding Tim Prabowo vs Jokowi atas Ketakutan Debat Capres 2019)
KPU juga telah membantah isu yang menyebutkan ada tujuh kontainer berisikan surat suara yang telah dicoblos
Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan, isu tersebut bohong.
Menurut Hasyim, pencetakan surat suara belum dilakukan karena masih dalam masa sanggah, meski sudah ada pemenang lelang. Artinya, KPU masih membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang keberatan terkait pemenang lelang pencetakan surat suara. "Kalau sudah ada yang dicetak, surat suaranya siapa?" kata Hasyim.
(Baca: Sebut Cuitan Andi Arief Terencana, Komisioner KPU Dilaporkan ke DKPP)