Sejak 2015, pemerintah terus berupaya mengurangi jumlah daerah tertinggal yang terdapat di beberapa wilayah di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, ada 122 kabupaten daerah tertinggal.
Dalam Perpres itu juga disebutkan, daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
Pemerintah akan meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal sebesar 6,9-7,1 persen, menekan angka kemiskinan menjadi 15-15,5 persen, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di daerah tertinggal sebesar 62,78, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mengentaskan 80 kabupaten tertinggal. Target ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.
Beberapa kementerian telah ditugaskan untuk mengentaskan desa tertinggal menjadi desa berkembang atau bahkan menjadi desa mandiri, terutama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, Kementerian Desa PDTT sampai tahun depan ditargetkan mampu mengentaskan 5.000 desa. Namun, target itu sudah terlampaui dua kali lipat. Hingga Maret 2018, menurut Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, sudah 10.000 desa tertinggal berubah status menjadi desa berkembang.