Wiranto Janji Tekan Kerawanan Pemilu 2019 di Papua

ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra
Sebuah mobil melintas di ruas Jalur Trans Papua Wamena-Batas Batu, Sabtu (8/4). Jalan yang membuka isolasi antara Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten Nduga sejauh 278 KM di antara celah Gunung Trikora dan Taman Laurens tersebut masih dalam proses pengerjaan yakni sepanjang 38 KM dari Wamena sudah dalam pengaspalan, sementara sisanya hingga di Mamugu masih dalam tahap pengerasan.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Hari Widowati
10/12/2018, 19.53 WIB

Pemerintah akan menekan Indeks Kerawanan Pemilu di Papua pada 2019. Kasus penembakan terhadap sejumlah pekerja PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Papua pada Minggu (2/12) menjadi rujukan untuk mencegah konflik dalam Pemilu Serentak 2019.

"Sekarang ada perkembangan baru (peristiwa Nduga) dan ini kami masukan dalam Indeks Kerawanan Pemilu lagi," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto di Hotel Mercure, Jakarta, Senin (10/12). Indeks Kerawanan Pemilu telah dibuat oleh Bawaslu dan Kepolisian sejak enam bulan lalu.

Menurut Wiranto, pemerintah masih memiliki waktu sekitar empat bulan ke depan untuk menekan kerawanan Pemilu di Papua. Dia optimistis jika Pemilu 2019 di Papua bakal netral dan bisa berlangsung tanpa adanya gangguan keamanan.

Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan bakal terus bersinergi dalam mencegah kerawanan di Papua. "Kami harapkan pada jelang hari H Pemilu, kerawanan itu sudah netral, sudah bisa kami eliminasi, termasuk Papua," kata Wiranto.

(Baca: Purnawirawan TNI AD Minta Penanganan KKB di Papua Dipimpin Militer)

Kepolisian sebelumnya menyebutkan jika Papua menjadi perhatian dalam pengamanan Pemilu Serentak 2019. Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, kondisi tersebut terjadi karena Papua masih menggunakan sistem noken untuk pemilihan.

Selain itu, di daerah pegunungan Papua masih terdapat kelompok bersenjata yang dapat mengganggu Pemilu Serentak 2019. "Ini menjadi atensi dari Pak Panglima dan saya," kata Tito di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (30/11).

Penembakan terhadap para pekerja PT Istaka Karya yang tengah membangun jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Papua terjadi pada Minggu (2/12). Penembakan itu dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dipimpin Egianus Kogoya dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Aparat gabungan TNI-Polri menemukan korban tewas sementara mencapai 18 orang dari peristiwa tersebut, satu orang merupakan anggota TNI sedangkan 17 orang lainnya warga sipil. Sementara itu, 24 orang dinyatakan selamat.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal mengatakan, ada enam warga yang dilaporkan tewas saat tim gabungan TNI-Polri melakukan evakuasi di Yigi, Distrik Yall, Kabupaten Nduga. Keenam orang tersebut diduga anggota KKB.

Menurutnya, terjadi kontak senjata sebelum TNI-Polri berhasil mengevakuasi korban dan mengguasai kawasan Mbua dan Yigi. "Tidak mungkin aparat keamanan dengan semena-mena menembak warga sipil karena mereka ada untuk melindungi masyarakat," ujar Kamal seperti dikutip Antara. Meski demikian, pihaknya memastikannya akan menyelidiki lebih lanjut mengenai tewasnya keenam warga tersebut.

Kamal mengatakan, saat ini tim juga masih mencari empat karyawan PT Istaka Karya yang belum ditemukan dengan menyisir kawasan Yigi dan Gunung Tabo. Keempat karyawan tersebut adalah Rikki Kardo Simanjuntak, Petrus Ramli, M Ali Akbar, dan Hardi Ali.

(Baca: Penembakan Nduga, Jokowi: Tangkap Pelaku, dan Lanjutkan Trans Papua)