Dalam 5 Tahun, Pemerintah Tangkal 189 WNA Terkait ISIS dan Terorisme
Sebanyak 189 Warga Negara Asing (WNA) ditangkal masuk Indonesia lantaran terkait Negara Islam Irak dan Syam (NIIS atau ISIS) dan terorisme. Data tersebut berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sepanjang 2014 hingga 2018.
Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie mengatakan, pencegahan masuknya WNA tersebut merupakan permintaan instansi lain seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Langkah ini merupakan bagian dari pencegahan masuknya terorisme melalui pintu-pintu masuk dan perbatasan negara.
Dari 189 WNA yang ditangkal, oknum yang berafiliasi langsung dengan ISIS sebanyak 34 orang dan yang tidak terafiliasi kelompok tersebut sejumlah 155 orang. "Mereka datang dari berbagai negara, tapi tidak bisa disebut," kata Ronny usai acara Pertemuan Sub Regional Penanggulangan Terorisme di Jakarta, Selasa (6/11).
Selain penangkalan, salah satu cara memperkuat pencegahan masuknya teroris adalah dengan berbagi data dan informasi dengan negara lain. "Data juga dapat diakses lewat I/24/7 milik INTERPOL," kata Ronny. Fasilitas yang disebut Ronny merupakan portal di dalam situs INTERPOL yang memungkinkan para polisi seluruh dunia bertukar data.
(Baca juga: Indonesia dan Australia Berupaya Basmi Terorisme di Media Sosial)
Tak hanya menyangkut WNA, forum ini juga turut membahas returnee atau Warga Negara Indonesia (WNI) yang kembali dari wilayah ISIS di Suriah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah menggunakan dua kebijakan untuk mengatasi para returnee ini.
Pertama, dengan pendekatan keras yakni penindakan hukum dan kedua adalah pendekatan lunak dengan deradikalisasi. "Kami juga ingin berbagi pengalaman agar negara lain punya pemahaman yang sama," kata Wiranto. Oleh sebab itu dia berpendapat kerja sama antar negara merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi.
Forum ini merupakan lanjutan dari acara serupa di Lombok yang terhenti karena gempa, beberapa waktu lalu. Seperti pertemuan di Lombok, Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton juga turut hadir.
Selain Indonesia dan Australia, sejumlah negara juga turut berpartisipasi dalam pertemuan regional. Mereka adalah perwakilan dari Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Selandia Baru, Myanmar, Thailand, serta Singapura.