Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi menghentikan proses pencarian resmi korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah mulai hari ini (12/10). Bencana yang terjadi pada 28 September petang hingga H+14 telah mengakibatkan 2.090 jiwa meninggal dunia, 10.679 korban luka berat, dan lebih dari 87.000 orang mengungsi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Sekretaris Jenderal Peserikatan Bangsa-bangsa (UN) Antonio Gutteres pun mengunjungi warga di rumah sakit lapangan dan pos penampungan serta beberapa titik terdampak di Kota Palu.
"Penanganan darurat masih berlangsung dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah memperpanjang status tanggap darurat hingga 26 Oktober 2018," kata Kepala BNPB Willem Rampangilei dalam keterangan resmi, Jumat (12/10).
(Baca: Masa Tanggap Darurat Bencana Sulteng Diperpanjang Hingga 14 Hari)
Menurutnya, proses penanganan membaik setelah akses darat dan laut diperbaiki serta utilitas dasar seperti listrik, air dan bahan bakar minyak (BBM) mulai pulih. PLN mengerahkan 1.500 personel untuk memulihkan suplai dari gardu induk menuju jaringan ke rumah-rumah warga, sedangkan ketersediaan BBM sudah dapat diakses pada 33 SPBU dari 36 yang pernah beroperasi di wilayah terdampak, Palu, Sigi dan Donggala.
Terkait dengan bantuan internasional, BNPB juga menyebut telah menerima bantuan internasional dari negara-negara ASEAN dan 16 negara sahabat saat penanganan darurat mulai dari pesawat, makanan serta bantuan non-pangan. Saat ini, pemerintah daerah setempat dengan dukungan kementerian/lembaga sedang melakukan survei lokasi untuk pembangunan hunian sementara untuk para korban bencana.
Bantuan PBB
Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP) menyiapkan program bantuan cepat untuk pemulihan Sulawesi Tengah yang terkena bencana gempa dan tsunami sebesar US$ 1,4 juta. Program cash-for-work akan mempekerjakan 3.500 orang untuk membantu proses rehabilitasi dan manfaat bagi 15 ribu orang yang terdampak bencana paling parah.
UNDP Indonesia Country Director Christophe Bahuet menyatakan pembersihan reruntuhan merupakan salah satu bagian terpenting dari operasi bantuan bencana.
(Baca: Situbondo Diguncang Gempa 6,4 SR, 3 Orang Dilaporkan Meninggal)
"Tindakan yang segera kami lakukan, seperti terkait tata kelola reruntuhan dan infrastruktur adalah dengan memprioritaskan daerah-daerah penerima bantuan kemanusiaan,” kata Bahuet dalam keterangan resmi.
Tim dari UNDP Indonesia langsung tiba di lokasi sejak minggu pertama bencana untuk membantu warga yang terdampak, serta mendukung BNPB dalam mengkaji kebutuhan bagi pemulihan tahap awal.
(Baca juga: Anggaran Penanggulangan Bencana Pemerintah Masih Minim)
Program cash-for-work dan pemulihan juga dilakukan berdasarkan pengalaman UNDP dalam proses rekonstruksi dan pembangunan Nepal yang ditimpa bencana alam serta Filipina yang diterjang badai Pablo pada 2012 lalu.
Pembiayaan prakarsa baru ini datang dari UN Central Emergency Response Fund dan UNDP. “Kami harapkan program ini membantu para warga untuk segera pulih,” ujar Bahuet.