Pemerintah Bidik Dana Infrastruktur & Digital di Forum IMF-Bank Dunia
Pemerintah membidik berbagai manfaat dan nilai ekonomi dari penyelenggaraan sidang tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) – Bank Dunia di Nusa Dua, Bali, 9-15 Oktober mendatang. Selain efek berantai terhadap ekonomi daerah dan nasional, momen internasional itu akan digunakan untuk menggalang pendanaan infrastruktur dan ekonomi digital.
Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap sidang tahunan IMF-Bank Dunia tersebut akan melahirkan “Inisiatif Bali” yang mencakup beberapa poin besar. Pertama, kesepakatan peningkatan modal Bank Dunia dan International Finance Corporation sebesar US$ 13 miliar. Ini akan meningkatkan kemampuan pendanaan lembaga keuangan internasional menjadi US$ 100 miliar per tahun.
Kedua, kesepakatan prinsip-prinsip pengelolaan ekonomi digital. Di tengah disrupsi teknologi dan perkembangan pesat ekonomi digital, pemerintah perlu mempersiapkan kebijakan terkait dengan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, inklusi keuangan dan sektor perpajakan.
“Ini untuk menghadapi raksasa multinasional teknologi yang semakin kuat,” kata Sri Mulyani dalam acara dialog dengan media massa terkait kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah sidang tahunan IMF-Bank Dunia di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman di Jakarta, Senin malam (17/9).
(Baca: Amazon Jajaki Ekspansi ke Indonesia)
Terkait sektor perpajakan tersebut, Pemerintah Indonesia sudah memiliki pengalaman kesuksesan dengan memungut pajak dari raksasa teknologi seperti Google. Pengalaman inilah yang ingin diterapkan pemerintah kepada para pelaku ekonomi digital lainnya, termasuk kepada Amazon yang juga berencana masuk ke Indonesia.
Poin lain dalam Inisiatif Bali tersebut adalah kesepakatan pembangunan manusia atau Human Index Capital dan program menghadapi perubahan iklim yang tengah melanda dunia. “Human Index Capital ini yang selalu menjadi perhatian Bapak Presiden (Joko Widodo),” kata Sri Mulyani.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga memaparkan sejumlah manfaat dan kesepakatan yang akan dihasilkan dari forum IMF-Bank Dunia di Bali tersebut. “Ada empat agenda umum dari sisi moneter dan keuangan, baik di forum tahunan IMF maupun side event-nya,” katanya.
Pertama, koordinasi kebijakan makroekonomi yaitu pengenalan International Monetary System. Hal ini terkait dengan mitigasi dampak normalisasi kebijakan ekonomi di Amerika dan Eropa.
Kedua, pendanaan infrastruktur. Perry mengungkapkan, pemerintah menyiapkan 10 proyek infrastruktur yang pendanaannya siap ditandatangani pada forum tersebut. Ini terkait dengan model baru pendanaan infrastruktur yaitu blended financing.
Ketiga, ekonomi dan keuangan digital untuk mendorong pengembangan UKM, perdagangan secara online (e-commerce) dan layanan keuangan berbasiskan teknologi (fintech). Upaya tersebut akan dirangkum dalam Bali Fintech Agenda. “Akan dibahas juga mengenai cross border financing (pendanaan digital lintas negara),” ujar Perry.
Keempat, isu yang dibahas terkait dengan ekonomi dan pendanaan syariah.
Sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menambahkan, acara-acara di seputar sidang tahunan IMF-Bank Dunia juga akan dihadiri oleh sejumlah pendiri raksasa perusahaan digital (unicorn) dunia. “Ada juga Jack Ma (Pendiri Alibaba Group).”
Menurut Sri Mulyani, berbagai agenda dan inisiatif itulah yang ingin diraih Pemerintah Indonesia di luar forum utama rapat tahunan IMF-Bank Dunia. “Main meeting itu tidak akan ada deal, seperti lazimnya sidang tahunan IMF-Bank Dunia. Tapi (deal) adanya di side meeting,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan juga melihat potensi masuknya investasi dari ribuan peserta yang bakal menghadiri sidang tahunan IMF-Bank Dunia, yang bukan cuma dari pemerintah negara-negara anggota IMF tapi juga para investor dan pengusaha kakap. “CEO Blackrock akan hadir,” katanya.
Di sisi lain, Luhut juga menyatakan dampak ekonomi hajatan tersebut berdasarkan hitungan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali akan meningkat dari 5,9% menjadi 6,5%. “Itu nilainya setara dengan sekitar Rp 1,5 triliun,” timpal Sri Mulyani.
Dampak lainnya adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi 32 ribu orang dan peningkatan sektor pariwisata. Beberapa tujuan wisata yang diperkirakan akan meningkat adalah Bali, Banyuwangi, Borobudur, Labuan Bajo, dan Lombok. Di luar itu, menurut Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf, sector industri kreatif dan UKM bakal memetik manfaat dari momen tersebut.