Pemerintah Prediksi Defisit BPJS Kesehatan Rp 10,98 Triliun pada 2018

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memprediksikan defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  Kesehatan pada 2018 mencapai Rp 10,98 triliun. Jumlah ini berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Defisit ini lebih kecil dari perkiraan BPJS Kesehatan sebesar Rp 16,58 triliun. Rinciannya, proyeksi defisit sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2018 sebesar Rp 12,1 triliun.

Angka itu ditambah defisit yang belum teratasi (carry over) tahun lalu sebesar Rp 4,4 triliun. Namun, BPJS Kesehatan belum memasukkan bauran kebijakan pemerintah untuk menambal defisit tersebut sehingga terdapat selisih Rp 5,6 triliun.

"Setelah BPKP melakukan review, defisit BPJS Kesehatan 10,989 triliun," kata Mardiasmo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/9).

(Baca juga: Pemerintah Tunggu Hasil Audit untuk Talangi Defisit BPJS Kesehatan)

Direktur BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, defisit itu terjadi lantaran rendahnya iuran dari peserta BPJS. Dalam perhitungan aktuaria Dewan Jaminan Sosial Negara (DJSN), premi penerima bantuan iuran seharusnya mencapai Rp 36 ribu per bulan.

Sementara, aturan pemerintah menetapkan premi PBI hanya sebesar Rp 23 ribu per bulan. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp 13 ribu dari jenis premi PBI.

Dari perhitungan aktuaria DJSN, premi peserta bukan penerima upah (PBPU) untuk kelas I sebesar Rp 80 ribu per bulan, PBPU kelas II sebesar 63 ribu per bulan, dan PBPU kelas III sebesar Rp 53 ribu per bulan.