Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menilai saat ini kesenjangan ekonomi menjadi tantangan perekonomian yang membutuhkan terobosan kebijakan dari pemerintah. Zulkifli mensyukuri jika rasio gini saat ini telah menurun dari 0,41 menjadi 0,39.
Meski demikian, dia menilai hal tersebut terjadi lebih disebabkan turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang kenaikan dari masyarakat kelas bawah. Zulkifli menilai golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya.
"Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga," kata Zulkifli dalam Sidang Tahunan MPR 2018 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8).
(Baca juga: Jokowi Sebut Empat Tahun Kepemimpinannya Tak Hanya Fokus Infrastruktur)
Zulkifli menilai pemerintah perlu menjaga stabilitas harga barang-barang kebutuhan rumah tangga, agar daya beli masyarakat kelas bawah tak semakin tergerus.
"Bapak Presiden ini titipan emak-emak, titipan rakyat Indonesia agar harga-harga terjangkau," kata Zulkifli.
Tak hanya itu, Zulkifli juga menilai tantangan pemerintah dalam perekonomian juga terkait masalah stabilitas dan defisit transaksi berjalan. Guna mengatasi masalah tersebut, Zulkifli menjelaskan pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro perlu terus dikembangkan.
(Baca juga: Sidang MPR, Zulkifli Hasan Sebut Cak Imin Jadi Cawapres Jokowi)
Zulkifli menatakan, solusi dapat berupa pemberian fasilitas kredit serta fasilitas produksi dan pasar. Bantuan pemasaran dan teknologi juga diperlukan agar usaha masyarakat dapat tumbuh dan berkembang.
"Kesempatan berusaha dari kebijakan perluasan pembangunan infrastruktur harus didistribusikan secara luas ke daerah melalui usaha swasta besar, menengah, dan kecil," kata Zulkifli.
Lebih lanjut, Zuklifli meminta pemerintah untuk mengatasi masalah pengelolaan utang. Menurutnya, negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini.
Hal ini, kata Zulkifli, menjadi penting dalam kerangka menjaga ketahanan ekonomi. Karenanya, pemerintah perlu melakukan pengetatan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel.
"Di antaranya mengenai nilai tukar rupiah dalam perekonomian global, penguatan-penguatan di sektor industri, pembatasan arus impor, serta peningkatan daya saing komoditas dan peningkatan daya ekspor kita," kata Zulkifli.