Jokowi Siapkan 108 Jubir untuk Kampanye Pilpres 2019

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Calon presiden petahana Joko Widodo didampingi calon wakil presiden Ma\'ruf Amin dan para petinggi partai politik pendukung tiba di Gedung Joang, Jakarta, Jumat (10/8).
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Safrezi Fitra
13/8/2018, 19.29 WIB

Koalisi Partai Politik (Parpol) pengusung Joko Widodo - Ma'ruf Amin menyiapkan 108 juru bicara (Jubir) untuk memberi sosialisasi soal capaian pemerintahannya saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang. Hari ini, semua Jubir tersebut diberikan perbekalan.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan langkah ini bagian dari arahan Jokowi untuk mencapai kemenangan dalam kontestasi politik tahun depan. Jokowi menyebut strategi pelibatan banyak juru kampanye adalah taktik ofensif, yang dalam hal ini dimaknai serangan sosialisasi program.

"Arahan pak Jokowi langsung menyentuh esensi pemenangan," kata Hasto di Jakarta, Senin (13/8). (Baca: Cak Imin Sebut Ma'ruf Amin Akan Kerek Suara PKB di Pileg 2019)

Hasto mengatakan anggota tim berasal dari banyak latar belakang mulai dari politisi partai politik, artis, pengacara, wartawan, hingga aktivis. Sedangkan substansi yang akan disampaikan mereka adalah program Jokowi yang telah tercapai dan kebijakan apa yang akan dikerjakan. Capaian di pemerintahan Jokowi-JK akan dilanjutkan dengan Program Nawacita kedua.

Sekjen Partai Nasdem Johnny Plate mengatakan ada lima fokus yang akan disampaikan para juru bicara tersebut. Pertama,  kerangka ekonomi makro Indonesia yang kokoh. Kedua, soal keadilan ekonomi. Ketiga, tata kelola pembangunan yang efektif. Keempat, pembangunan berkelanjutan. Kelima, kemandirian ekonomi.

"Lima fokus ini disampaikan dengan data-data akurat agar jubir menyampaikan data yang sebenarnya," katanya. (Baca: Nasib Kalla di Tim Kampanye Nasional Tunggu Jokowi Pulang dari Lombok)

Sementara Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan kehadiran banyak jubir akan mencegah maraknya isu bohong (hoax) dan ujaran kebencian. Selain fokus ekonomi dan pembangunan, penegakkan hukum juga akan menjadi materi capaian kinerja pemerintah yang akan disampaikan.

"Kemudian hubungan internasional, lalu perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri," kata Arsul.

Sedangkan ketika dikonfirmasi apakah jumlah jubir terlalu banyak, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai masih wajar. Dia lantas membandingkan Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berjumlah banyak perlu anggota yang memiliki bermacam latar belakang.

"Termasuk di Istana ada beberapa orang yang selama ini bukan Jubir tapi menyampaikan (informasi) kepada publik," kata Pramono.

(Baca: Penetrasi Awal Jokowi Membidik Pemilih Muslim dan Milenial)