BPJS Kesehatan Akan Seleksi Performa Rumah Sakit terkait Pembiayaan

ANTARA FOTO/Jojon
Pasien peserta BPJS didorong keluarganya menggunakan kursi roda usai pemeriksaan di RS Bahteramas, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (13/3). Tahun 2017 BPJS menargetkan keanggotaan untuk program keanggotaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tercapai 3 juta peserta.
Penulis: Michael Reily
Editor: Ekarina
3/8/2018, 07.00 WIB

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus mencari formula untuk melakukan efisiensi anggaran dan menekan defisit. Badan asuransi kesehatan milik pemerintah  itu berencana  menyeleksi rumah sakit berdasarkan kinerjanya guna penyaluran pembiayaan. 

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohammad Arief menyatakan akan melakukan sistem penilaian  yang akan berkoordinasi dengan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi).

"Persi akan memberikan masukan,  sehingga tidak semua rumah sakit akan dibayar sama. Indikatornya nanti akan kita tetapkan," kata Budi di Jakarta, Kamis (2/8). 

Dengan adanya penilaian dan standarisasi, pihaknya juga berharap kinerja pelayanan rumah sakit bisa lebih baik. 

(Baca : BPJS Kesehatan Sebut Aturan Baru Dapat Tekan Defisit Rp 360 Miliar)

Budi mengatakan kebijakan tersebut baru dalam tahap pembahasan awal. Meski demikian, hal ini akan menjadi rencana BPJS Kesehatan kedepan dan peraturannya akan terus dikaji. Proses pengkajian aturan tersebut rampung pada tahun depan. 

"Saat ini belum, mungkin tahun depan. Artinya perlu berkoordinasi lagi  dengan Persi, sehingga aturannya  nanti bisa diterima semua pihak," ujar Budi.

(Baca : IDI Desak BPJS Kesehatan Batalkan Tiga Aturan Terbaru)

Budi juga menyebut, defisit pendapatan BPJS Kesehatan tahun ini diprediksi membengkak hingga  Rp 16,5 triliun. Angka itu jauh melebihi perhitungan defisit dalam  Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPJS Kesehatan  sebesar Rp 8,03 triliun. Pada tahun ini, pendapatan BPJS ditargetkan bisa mencapai Rp 79,77 triliun dengan estimasi pembiayaan sebesar Rp 87,80 triliun.

Karenanya, selain dari efisisensi, BPJS Kesehatan juga rencananya akan mulai gencar mengejar tunggakan iuran dengan pendekatan yang lebih agresif, seperti melalui pesan singkat dan telepon kepada peserta  nonaktif. Contohnya, salah satu kantor cabang di Medan bisa melakukan telepon 2 ribu peserta tiap minggu.

Sebanyak 2 ribu kader program Jaminan Kesehatan Nasional juga akan disebarkan ke seluruh provinsi di Indonesia. Program cicilan pembayaran iuran juga rencananya akan mulai dibuat untuk mempekecil angka defisit.