Gerindra Tuding Kubu Jokowi Upayakan Calon Tunggal di Pilpres 2019

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto (kanan) berbincang bersama Presiden PKS Sohibul Iman (kedua kanan), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kedua kiri) di Jakarta, Kamis (1/3).
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Yuliawati
2/3/2018, 06.29 WIB

Ketua Dewan Pimpinan Partai Pusat Gerindra Ahmad Riza Patria menuding partai pendukung Presiden Joko Widodo mengupayakan calon tunggal dalam pemilihan presiden 2019. Upaya ini terlihat dari ajakan terhadap beberapa partai di luar pendukung koalisi pemerintahan untuk mengusung Jokowi.

"Sekarang sudah ada lima fraksi pendukung Jokowi. Ini akan dikejar dari sisa yang ada dari 10 di parlemen dan 14 di luar untuk mendukung," kata Riza, Kamis (1/3).

Riza menyebutkan upaya tersebut telah terdeteksi sejak pembahasan UU Pemilu, terutama dalam penentuan ambang batas presiden (presidential threshold) sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Karenanya, Gerindra sejak awal keberatan dengan adanya klausul tersebut.

"Regulasi presidensial threshold itu penggiringan ke arah calon tunggal. Ini melukai demokrasi dan rasa keadilan dan kedaulatan regulasi," kata Riza.

(Baca juga: Prabowo Tunggu Waktu Tepat untuk Deklarasi Capres 2019)

Riza mengingatkan upaya tersebut tak sehat untuk demokrasi, sehingga Gerindra tetap akan mengusung Prabowo Subianto dan tak bergabung dalam kubu Jokowi dalam Pilpres 2019. "Partai Gerindra solid mengusung Pak Prabowo," kata Riza.

Presiden PKS Sohibul Iman pun mengklaim partainya mendapat ajakan untuk bergabung mengusung Jokowi. Namun, PKS memilih tetap bergabung dengan barisan partai oposisi dengan alasan mencegah pertarungan Jokosi melawan kotak kosong dalam Pilpres 2019.

Sohibul mengingatkan upaya memajukan calon tunggal tersebut, tak sehat bagi demokrasi di Indonesia. "Maka saat ini kami belum (mendukung Jokowi). Saya katakan bahwa rasionalitas politiknya kurang logis kalau PKS ikut bersama Pak Jokowi," kata Sohibul.

Namun, Sohibul mengatakan partainya cenderung terbuka terhadap partai yang komunikasinya lebih intensif. "Jadi walaupun PKS komunikasi dengan partai lain, tapi kami dengan Gerindra dan PAN jauh lebih intens," kata Sohibul.

(Baca juga: Survei SMRC: Makin Banyak Responden Ingin Duet Jokowi-Prabowo)

Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyetujui usulan Jokowi berpasangan dengan Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, PPP akan mendukung jika usulan tersebut terealisasi nantinya.

"Setuju, itu pernah didiskusikan antara Pak Jokowi dengan Ketua Umum PPP Romahurmuziy ketika bertemu. Artinya kalau Pak Prabowo bersedia menjadi cawapresnya Pak Jokowi, PPP ikut mendukung," kata Arsul di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (26/2).

Arsul mengatakan, peluang itu disetujui untuk kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat. Hal ini untuk menghindari potensi perpecahan di masyarakat akibat polarisasi pada Pilpres 2019.

"Kalau pertarungan Pak Jokowi dan Prabowo lagi itu segregasinya akan setajam (Pilpres) 2014," kata Arsul.

Beberapa hasil survei menunjukkan publik mendukung simulasi Jokowi duet dengan Prabowo. Berdasarkan survei SMRC pada 7-13 Desember 2017, 66,9% responden setuju dengan opsi pasangan Jokowi-Prabowo.  

(Baca: SMRC: Kans Jokowi Menang Pilpres 2019 Lebih Baik Dibanding SBY di 2009)