Menteri Tjahjo Kumolo Sebut Pilkada Serentak Sedot Dana Besar

ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Kotak berisi surat suara yang akan dikumpulkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) usai pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di Kantor Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (19/4).
Penulis: Rizky Alika
Editor: Yuliawati
22/1/2018, 16.36 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak memakan dana yang lebih besar dari pada pilkada yang diselenggarakan dengan waktu berbeda.

“Pilkada serentak itu justru yang kami tangkap tidak efisien, semakin tinggi biayanya dibandingkan pilkada satuan,” kata Tjahjo di Kompleks Bank Indonesia, Senin (22/1).

Pada 2015 lalu, saat menyelenggarakan pilkada serentak di 269 daerah, dana yang dihabiskan mencapai Rp 7 triliun. Dana ini melonjak Rp 3 triliun dari perkiraan awal Rp 4 triliun. Sementara itu pada 2017 biaya pilkada serentak di 101 wilayah mencapai Rp 5,9 triliun.

(Baca: Ratusan Calon Bersaing di Pilkada, Kampanye Bisa Kerek Konsumsi)

Adapun dalam pilkada serentak di 171 wilayah pada tahun ini diperkirakan akan memakan biaya sebesar Rp 15,5 triliun, dan dikhawatirkan dapat tembus Rp 20 triliun.

"Pilkada serentak, harusnya biaya semakin kecil, tetapi malah semakin besar biayanya," kata Tjahjo.

Tjahjo berharap dengan biaya yang besar,  pilkada serentak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Harusnya dengan pilkada itu pertumbuhan daerah akan meningkat. Orang bikin kaos, orang buat kampanye, sektor-sektor kecil itu ada pertumbuhan yang bagus,” ujar Tjahjo.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebelumnya menyatakan kampanye pilkada akan berdampak signifikan bagi peningkatan konsumsi masyarakat.

(Baca: Bawaslu Curiga Dana Saksi di Awal Pilkada Dalih untuk Mahar Politik)

Dana kampanye dari pasangan calon kepala daerah itulah yang dipastikan akan mendongkrak pengeluaran Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (LNPRT) hingga 20% lebih tinggi dibandingkan normal. Menurutnya, gejala ini juga terjadi pada 2014 lalu. "Tahun ini sekitar itu juga (pertumbuhan LNPRT)," ujarnya.

Pengeluaran kampanye melalui LNPRT itulah yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ia menncontohkan, dari permintaan kaus untuk kampanye akan menambah pendapatan dari industri garmen, termasuk pekerjanya.