Kursi Golkar Bertambah di Kabinet, PDIP Anggap Konsolidasi Jelang 2019
Perombakan ulang (reshuffle) yang dilakukan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1) lalu memberikan jatah tambahan kursi Golkar di kabinet. Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham yang dilantik sebagai Menteri Sosial membuat partai berlambang beringin itu memiliki tiga kursi dalam kabinet.
Selama ini, Golkar hanya memiliki dua kursi menteri yang diemban oleh Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan. Airlangga yang menjadi Ketua Umum Golkar tak terdepak dari kursi Menteri Perindustrian saat reshuffle meski melakukan rangkap jabatan.
PDIP menyatakan tak masalah dengan bertambahnya kursi menteri bagi Golkar. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi telah melalui pertimbangan strategis terhadap konfigurasi kabinet.
(Baca: Alasan Jokowi Pertahankan Airlangga Meski Jabat Ketum Golkar)
Menurut Hasto, PDIP tidak memandang setiap menteri yang dipilih Jokowi dari latar belakang partai politiknya. PDIP menganggap sosok terpilih merupakan pembantu presiden yang harus bekerja mensukseskan pemerintahan.
"Kami berikan dukungan pada kebijakan pemerintahan Pak Jokowi apapun. Reshuffle hak Presiden," kata Hasto di DPP PDIP, Jakarta, Kamis (18/1).
Hasto mengatakan, ditambahkannya kursi Golkar dalam kabinet sebagai upaya mematangkan konsolidasi politik jelang Pilpres 2019. Alasannya, Jokowi membutuhkan dukungan yang kuat dari parlemen, dan Golkar memiliki posisi yang signifikan.
Selain itu, Golkar merupakan partai pendukung pemerintah yang memiliki perolehan kursi kedua terbanyak setelah PDIP. Saat ini perwakilan menteri dari PDIP di kabinet Jokowi sebanyak lima orang.
(Baca: Jokowi Lantik Idrus Marham Jadi Mensos, Moeldoko Gantikan Teten)
Hasto berharap dimasukkannya Idrus dapat memperkuat kinerja pemerintahan Jokowi dan memperkuat kerja sama antar partai politik pendukung pemerintah.
"Di masa waktu tersisa ini sebelum pemilu 2019, pemerintahan ditinjau, efektivitas kerja diharapkan bisa lebih baik," kata Hasto.
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menambahkan, PDIP pun tak keberatan dengan komitmen Jokowi yang berubah mengenai rangkap jabatan menteri di partai politik. Hendrawan mengatakan berubahnya komitmen Jokowi merupakan hal yang wajar.
Jokowi sebelumnya sempat menyatakan larangan rangkap jabatan bagi para pembantunya di kabinet."Ini yang dinamakan dinamika komitmen," kata Hendrawan ketika dihubungi Katadata.
Menurut Hendrawan, ada konsekuensi dari diperbolehkannya Airlangga untuk merangkap jabatan. Nantinya, terbuka kemungkinan jika ada anggota kabinet yang kembali aktif di partai politik. "Presiden dapat memahaminya, sejauh tidak mengganggu tugas utamanya," kata Hendrawan.
(Baca: Jelang Rakernas, PDIP Beri Sinyal Kembali Dukung Jokowi)