Pemerintah tengah merealisasikan kebijakan satu peta nasional (one map policy) yang mencakup 85 peta tematik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kebijakan tersebut sudah terealisasi untuk wilayah Kalimantan, meski hasilnya belum komplet.
“Kalimantan sudah selesai walau tidak mencapai target 85 (peta tematik). Itu karena belum ada petanya,” kata Darmin di Kantornya, Rabu (17/1). Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Darmin untuk mendahulukan wilayah Kalimantan karena lahan di pulau tersebut sangat luas.
Kebijakan satu peta dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam paket kebijakan ekonomi jilid VIII pada akhir 2015. Payung hukum kebijakan tersebut yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2016. (Baca juga: Pemerintah Rencana Batasi Akses Data Kebijakan Satu Peta)
Dengan Kebijakan ini diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih pemanfaatan lahan lantaran pemerintah memiliki acuan yang sama. Kebijakan tersebut juga diklaim dapat menghindari permasalahan perbedaan data, seperti data stok beras.
Menurut Darmin, realisasi kebijakan tersebut di wilayah Sumatera dan timur Kalimantan juga hampir selesai. Sementara itu, untuk Pulau Jawa baru dimulai prosesnya. Targetnya, kebijakan satu peta nasional bisa sepenuhnya teralisasi pada 17 Agustus 2018 mendatang.