Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto memiliki posisi berbeda dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Kalla menyatakan Khofifah yang menyalonkan diri dalam ajang pemilihan gubernur Jawa Tengah memang semestinya mundur dari jabatan Menteri Sosial.
Kalla mengatakan dengan maju dalam pilgub, Khofifah akan menjadi sangat sibuk. "Bila menjadi calon (dalam pilgub) maka dia harus berada di Surabaya Jawa Timur dan keliling wilayah," kata Kalla dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (9/1).
(Baca: Resmi Ketua Umum, Airlangga Targetkan Elektabilitas Golkar 16%)
Lebih lanjut dia menyatakan apabila Khofifah tidak mundur sebagai menteri, maka pekerjaannya dapat terganggu. "Dua-duanya bisa gagal, gagal laksanakan tugas kementerian dan gagal menjadi calon Pilgub, makanya musti ada satu pilihan," kata dia.
Kalla membandingkan situasi yang dihadapi Khofifah berbeda dengan Airlangga. Kalla pernah menjabat sebagai Ketua Golkar sekaligus wakil Presiden RI dalam periode 2004-2009. Dia menjelaskan pekerjaan sebagai menteri akan dapat dibagi dengan tugas sebagai pimpinan partai, tanpa mengorbankan salah satu pekerjaan.
"Kalau ketua Golkar sepengalaman saya urusannya (dapat dikerjakan) malam, jadi tidak menganggu waktu kerja (di kabinet)," kata Kalla. (Baca: Tunggu RUU MD3, Golkar Tunda Ajukan Calon Ketua DPR Pengganti Setnov)
Hingga kini, Presiden Joko Widodo dan Juduf Kalla belum memutuskan nasib Airlangga setelah dia diangkat sebagai Ketua Umum Golkar.
Beberapa analis politik pun menyebutkan kemungkinan Jokowi-Kalla bakal mempertahankan Airlangga dalam kabinet pemerintahan. Direktur Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menyatakan Airlangga berada dalam kabinet akan memberi keuntungan kepada Jokowi.
Keuntungan tersebut yakni memastikan dukungan Golkar di Parlemen dan mengamankan dukungan Golkar untuk Pilpres 2019. Sirojuddin mengatakan dukungan Golkar akan mengurangi risiko ketergantungan Jokowi dari PDIP. Sebaliknya, kata dia, Golkar juga sangat berkepentingan menjaga hubungan baik dengan Presiden.
"Dukungan terhadap elite-elite Golkar ke Airlangga dimungkinkan, salah satunya, karena dia bisa menjadi jembatan Golkar dengan Pemerintah," kata Sirojuddin.
(Baca: JK: Pergantian Mensos Diputuskan Setelah Khofifah Sah Jadi Cagub)