Hingga Akhir 2017, Jokowi Bangun 57 Titik BBM Satu Harga
Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan 17 titik lokasi penyaluran pada program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (29/12). Dengan demikian, jumlah wilayah penyalur BBM satu harga yang sudah beroperasi tahun ini sebanyak 57 titik.
Dari 57 titik yang beroperasi, sebanyak 54 titik dibangun Pertamina dan tiga titik lainnya dikerjakan AKR Korporindo. Pemerintah menargetkan program BBM satu harga mencakup 159 titik hingga tahun 2019, yang akan dikerjakan Pertamina sebanyak 150 titik, dan sisanya oleh AKR Korporindo.
Jokowi mengatakan dengan adanya program BBM satu harga, masyarakat di seluruh pelosok tanah air terutama yang tinggal di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) akan dapat menikmati BBM dengan harga yang sama.
"Negara kita ini adalah negara yang sangat besar dengan sebaran pulau yang sangat banyak dengan kondisi infrastruktur yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, sebelumnya memang di tempat-tempat yang terpencil harganya (BBM) 10 kali lipat, (bahkan) 15 kali dari harga yang ada di pulau Jawa. Ini yang kita kejar," ujar Presiden melalui siaran resminya yang diterima Katadata, Kamis (29/12).
(Baca: Kawasan Natuna Akhirnya Nikmati BBM Satu Harga)
Peresmian 17 titik program BBM satu harga itu turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.
Sebelum ada program BBM satu harga, masyarakat di daerah 3T harus mengeluarkan kocek mulai dari Rp 7.000 hingga Rp 100.000 untuk satu liter BBM. Namun kini masyarakat sudah dapata membeli BBM dengan harga sesuai ketetapan pemerintah, yaitu Rp 6.450 per liter untuk premium dan Rp 5.150 per liter untuk solar.
Di sisi lain dengan program BBM satu harga maka akses BBM bagi masyarakat menjadi mudah. Apalagi hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial seluruh masyarakat.
Jokowi mengatakan ketika pertama kali program BBM Satu Harga diumumkan banyak yang meragukan bahwa program ini akan berjalan. Jokowi pun mengulas alasannya memutuskan agar program BBM satu harga bisa hadir di masyarakat.
(Baca: Hingga 2019, Pertamina Butuh Rp 3 Triliun untuk BBM Satu Harga)
Menurut Jokowi, pihaknya sudah meminta Menteri ESDM dan Menteri BUMN menghitung biaya tambahan untuk program BBM satu harga. Hasilnya biaya tambahan yang dikeluarkan untuk program ini kurang lebih Rp 800 miliar. Sementara dulunya subsidi BBM mencapai Rp 300 triliun.
"Kalau dulu subsidi BBM kurang lebih Rp 300 triliun saja diberikan, ini masak tidak lebih satu triliun saja tidak diberikan. Itulah saya putuskan kenapa BBM Satu Harga itu hadir," kata dia.
Di tempat yang sama, Menteri Jonan mengatakan program BBM satu harga merupakan wujud dari energi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. "Harus terus dicari cara agar harga energi bagi masyarakat semakin terjangkau dan biaya penyediaan energi semakin ekonomis," ujarnya.
Jonan melaporkan dari 57 lokasi yang beroperasi tahun ini, total penyaluran BBM bulanan BBM Satu Harga nantinya mencapai sekitar 4.000 Kilo Liter (KL) per bulan atau per harinya 133 KL.
"Realisasinya dari penyalur yang telah beroperasi ini untuk Premium sekitar 11.000 KL dan Solar sekitar 6.000 KL per tahun," terang Jonan.
Menurut Jonan proram ini bisa terwujud berkat adanya sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, swasta dan masyarakat.
Dalam peresmian 17 titik BBM satu harga itu juga turut hadir Wakil Komisi VII DPR-RI, Satya Widya Yudha, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fansrullah Asa, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik, dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.