Jokowi Minta Menteri Tak Terganggu Urusan Politik Tahun 2018
Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 5,4 persen. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar para menterinya fokus dalam menjalankan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun depan untuk mengejar target tersebut.
Dia mengingatkan bahwa 2018 merupakan tahun politik dengan adanya penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah. Tahun depan juga telah mulai memasuki persiapan menghadapi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
Oleh karena itu, dia meminta agar para menteri tetap fokus mengejar target pemerintah, tanpa terganggu urusan politik. "Kepada semua menteri untuk fokus bekerja dan mengejar target yang ditentukan dan jangan sampai karena tahun politik fokus kinerja terganggu, ini yang perlu digaris bawahi," kata Jokowi di Istana Bogor, Rabu (6/12).
(Baca: Pengguna Twitter Indonesia Paling Sering Bahas Isu Politik)
Jokowi mengatakan jajaran pemerintahannya harus terus mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah berlangsung sejauh ini. Hal tersebut dilakukan dengan cara terus memperbaiki iklim kemudahan berusaha untuk menarik investasi ke Indonesia.
Menurutnya, maksimal di bulan Februari mendatang, Indonesia harus sudah memiliki single submision. Berbeda dengan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dengan single submision ada satuan tugas (satgas) khusus yang mengawal setiap investasi yang masuk ke Indonesia.
Selain investasi, Jokowi meminta jajarannya untuk menjaga stabilitas ekonomi, baik stabilitas harga, keuangan, dan neraca perdagangan. Khusus untuk stabilitas harga, dirinya meminta antisipasi terhadap kenaikan inflasi. Menurutnya, inflasi harus bisa dikendalikan dengan mengantisipasi perubahan iklim dan cuaca ekstrem dan bencana alam di berbagai daerah.
(Baca: Jokowi Diminta Dongkrak Ekonomi Tumbuh 6% untuk Bekal Pilpres 2019)
Tahun depan, pemerintah juga akan memulai program cash for work atau pencairan dana desa secara tunai untuk program yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Dia telah menugaskan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan lain sebagainya, untuk mengawal program ini.
"Saya minta awal januari sudah bisa kita lihat di lapangan, sudah bisa dimulai. Karena diharapkan dengan ini adanya peningkatan daya beli masyarakat terutama yang ada di desa," ujarnya.
Jokowi juga akan terus melanjutkan program pemberian beras sejahtera (rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Dirinya menekankan, kementerian terkait harus bisa menyalurkan program tersebut tepat waktu sehingga bisa membantu keluarga-keluarga untuk bisa lebih sejahtera.
Dia juga meminta agar perhelatan akbar yang akan diselenggarakan di Indonesia pada tahun depan yaitu Asian games 2018 dan pertemuan IMF-World Bank 2018 juga bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Apalagi, di dua event tersebut akan ada 45 ribuan tamu yang akan hadir, yang diharapkan dapat dimanfaatkan potensinya secara maksimal.
(Baca: Jelang Tahun Politik, Jokowi Ingatkan Kadin Agar Jangan ‘Nyambi’)