Kementerian BUMN Targetkan Holding Migas Kejar Pemerataan Pipa Gas
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal segera merealisasikan rencana pembentukan perusahaan induk (holding) sektor minyak dan gas bumi (migas) menyusul holding pertambangan. Salah satu fokus utama realisasi rencana ini yakni membangun jaringan pipa gas yang merata ke seluruh pelosok tanah air.
Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro menuturkan, tujuan dari pembentukan holding migas ini adalah agar PT Pertamina (Persero) bersama dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dapat bersinergi membangun pipa gas secara merata. Dengan holding, pemerintah akan semakin mudah memberi penugasan kepada Pertamina untuk menyusun sinergi operasi dengan PGN dan anak usahanya.
"Kami tidak perlu membangun ruas pipa secara bersamaan antara dua perusahaan anggota. Sebab itu sangat tidak efektif dari segi anggaran," ujar Wianda saat acara diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "Mengapa Perlu Holding BUMN?" di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (5/12).
(Baca: DPR Nilai Holding Migas Merugikan Masyarakat)
Wianda menjelaskan, PGN memiliki kemampuan yang kuat dalam memiliki dan membangun pipa distribusi di bawah 18 inci, sehingga dapat menjangkau ke daerah yang kecil. Sedangkan Pertamina dapat berperan sebagai penyedia gas dari hulu, dengan mengembangkan lapangan baru atau lapangan yang telah beroperasi sebelumnya, dan juga akan mengalirkan ke pipa transmisi yang lebih besar.
Pemerataan pembangunan pipa gas ini, menurut dia, tentunya membutuhkan sumber-sumber gas utama. Dengan holding migas, katanya, maka lapangan-lapangan gas yang selama ini sulit dieksploitasi bisa dikembangkan dengan kemampuan masing-masing perusahaan. Pertamina dapat bertugas untuk mengembangkan lapangan sebagai penyedia gas dan PGN berperan membangun infrastruktur gas.
Proses pembentukan holding migas ini telah dibicarakan selama tiga tahun. Saat ini, katanya, para pekerja telah memahami nilai tambah yang dihasilkan dari pembentukan holding migas. Wianda memastikan, tidak akan ada pengurangan atau efisiensi jumlah tenaga kerja akibat pembentukan holding migas tersebut.
"Bahkan yang terjadi dengan holding semen tidak ada (efisiensi karyawan). Malah membuat proyek-proyek yang bisa mendatangkan pekerja lebih besar," ujar Wianda. (Baca: PGN Dorong Pemerintah Segera Bentuk Holding BUMN Migas)
Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengatakan, pihaknya mendukung terbentuknya holding BUMN di berbagai sektor ini. Alasannya, setiap kekayaan negara yang diinvestasikan ke BUMN harus bisa memberikan hasil yang maksimal.
Namun, seringkali, Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan tidak memberikan hasil yang berlipat ganda. Pemerintah pun harus mencari alternatif penyertaan dari cara konvensional tersebut. "Investing satu badan usaha saja ternyata kurang gregetnya. Jadi, bagaimana kami satukan kapasitas ini lebih besar lagi tanpa harus sspending lagi dengan APBN," ujar Isa.
Dengan demikian, anggaran PMN yang biasanya diberikan, dapat dialokasikan untuk hal lain yang lebih bermanfaat seperti pemerataan jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Dengan holding ini pun diharapkan proses governance dapat terjaga dengan baik.
(Baca: Kementerian BUMN Targetkan Holding Migas Terbentuk Tahun Ini)