Jokowi Siapkan Paket Dana Tunai untuk 15 Juta Pekerja di Desa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengeluarkan kebijakan baru tentang penyaluran dana desa yang dikaitkan langsung dengan kewajiban penyerapan tenaga kerja setempat.

Kebijakan itu akan tertuang dalam Peraturan Presiden yang hingga kini masih dalam tahap penggodokan. Ada empat Kementerian yang akan terlibat, yakni Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Perhubungan.

“Perpresnya sedang dirumuskan,” kata Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para Pemimpin Redaksi Media Massa di Istana Negara, Senin sore (30/10). “Awal 2018 diharapkan sudah mulai bisa berjalan.”

Dalam pertemuan ini, turut hadir Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki dan Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden Sukardi Rinakit. (Infografik: Dana Desa untuk Pembangunan)

Jokowi menjelaskan bahwa melalui kebijakan ini nantinya dana desa yang dikucurkan akan terkait langsung dengan proyek-proyek pembangunan di 74 ribu desa yang didesain secara padat karya.

Dalam setiap pengerjaan proyek itu, diharuskan sedikitnya 200 tenaga kerja dari desa tersebut yang direkrut. Dengan kata lain, bukan sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak ketiga atau kontraktor.“Mereka akan dibayar cash harian atau mingguan,” ujarnya. “Jadi, orang dibayar langsung karena kerja.”

Dengan cara ini diharapkan dana desa bisa langsung berimbas pada daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Bayangkan, kalau 74 ribu desa bisa melakukan ini, dikalikan dengan 200 tenaga kerja yang terserap di setiap desa, maka akan sangat besar dampaknya,” ujar Jokowi. Berdasarkan kalkulasi itu, maka hampir 15 juta warga desa yang akan terimbas oleh kebijakan ini.

(Baca: Jokowi Instruksikan Para Menteri "Kawal" Penggunaan Dana Desa)

Rencana ini sebelumnya telah dibahas dalam rapat terbatas kabinet yang membahas program dana desa di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10) lalu. Dalam rapat tersebut Presiden menginstruksikan agar program dana desa dan proyek infrastruktur pada Kementerian/Lembaga berorientasi pada penciptaan lapangan kerja.

Dalam anggaran negara 2017, besaran dana desa yang telah dipatok pemerintah yaitu mencapai Rp 60 triliun. Angka ini terus meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 47 triliun (2016) dan Rp 21 triliun (2015).