Inovasi Teknologi Ancam Bonus Demografi dan Lapangan Kerja

ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani
Penulis: Miftah Ardhian
26/9/2017, 21.26 WIB

Perkembangan inovasi teknologi, terutama yang terkait dengan perubahan kegiatan ekonomi (disruptive innovation) memang membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik. Namun di sisi lain, perkembangan ini membuat kebutuhan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) semakin menurun. Bonus demografi yang akan dialami Indonesia pun bisa menjadi malapetaka.

Senior EVP Human Capital Bank Mandiri Sanjay Bharwani mengatakan disruptive innovation ini akan menyebabkan tertutupnya lapangan kerja di kemudian hari, yang bisa digantikan oleh teknologi. Padahal, Indonesia ke depan akan mengalami bonus demografi, yakni jumlah angkatan kerja yang sangat melimpah.

Jika tidak ada solusi, maka angkatan kerja ini justru bukan menjadi bonus bagi Indonesia, melainkan beban negara. "Kita butuh bahas create job (penciptaan lapangan kerja) apa lagi yang baru. Bonus demografi bisa jadi curse, kutukan kalau kita tidak siapkan ke depan job yang memang dibutuhkan," ujar Sanjay saat ditemui di Hotel Fairmont Senayan, Jakarta, Selasa (26/9).

Dia menekankan selama ini banyak pihak yang hanya membicarakan dampak distruptive innovation ini secara reaktif. Padahal, menurutnya diskusi yang solutif lebih dibutuhkan. Salah satunya adalah mencari solusi. Jika pekerjaan umumnya bisa digantikan teknologi, maka harus ada pekerjaan baru lain untuk menampung angkatan kerja ini.

Sanjay mengakui distruptive innovaton sudah mulai mempengaruhi bisnis Bank Mandiri. Biasanya, Bank Mandiri bisa membuka 400-600 kantor cabang tiap tahun. Sekarang, jumlah ini terus menurun drastis dengan hanya 100-200 per tahun. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi yang memanjakan masyarakat, sehingga malas datang lagi ke kantor cabang bank. Alhasil, kebutuhan karyawan pun akan semakin sedikit kedepannya.

"Selama ini belum ada penutupan cabang. Hanya memang pembukaannya yang melambat karena beralih ke channel elektronik," ujarnya.

Direktur Human Resource dan General Affair PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Kushartanto Koeswiranto mengatakan dengan adanya distruptive innovaton, perusahaan dituntut mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini tercermin dari pengoperasian Gerbang Tol Otomatis (GTO), sesuai arahan pemerintah untuk mendukung gerakan non-tunai.

Akibatnya, hal ini mendorong Jasa Marga fokus mengembangkan teknologi digital ke depan, bukan lagi terpaku pada penerimaan karyawan dengan jumlah yang banyak. Kushartanto juga memprediksi lowongan pekerjaan di perusahaannya akan menyempit di masa depan. Hanya terbuka lebar di bidang tertentu, khususnya yang berkaitan dengan teknologi digital dan informasi.

"Jadi, kami juga (berubah) dari labour intensive, sekarang lebih ke digital intensive," ujar Kushartanto. (Baca: Awal Bulan Depan, 90% Gerbang Tol Jasa Marga Pakai Sistem Nontunai)

Meskipun begitu, dirinya memastikan tak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan yang telah bekerja saat ini di Jasa Marga. Perusahaan pelat merah ini telah menyiapkan solusi untuk mengalihkan pekerja-pekerja khususnya penjaga pintu tol untuk melakukan alih profesi atau bekerja dengan profesi yang sama di 18 ruas tol baru yang dimiliki Jasa Marga.

Adapun, beberapa solusi yang dimaksud adalah pihak Jasa Marga akan mengembangkan anak usahanya di berbagai bidang yang ada untuk menyerap tenaga kerja ini. Kushartanto mencontohkan, salah satunya adalah di bidang properti yang mulai berkembang dengan memanfaatkan wilayah pinggir tol. Alhasil, kebutuhan akan pegawai pun semakin banyak.

Selain itu, Jasa Marga juga akan melakukan revitalisasi dan refungsionalisasi sektor-sektor profesi lainnya agar kebutuhan akan pegawai semakin meningkat. "Dari penjaga tol, ada ke traffic information crew misalnya. Jadi alih profesi," ujarnya.

Rencana ini pun telah dikomunikasikan kepada serikat pekerja perusahaan. Dirinya menekankan, bahwa tidak akan ada PHK pegawai Jasa Marga walaupun sudah mendigitalisasi bisnisnya. Namun, Kushartanto menekankan, peningkatan kompetensi pegawai menjadi kewajiban yang harus dilakukan masing-masing individu.