Jokowi Siapkan Reshuffle Kabinet Setelah Lebaran
Presiden Joko Widodo tetap berencana melakukan perombakan (reshuffle) kabinet jilid III memasuki tiga tahun masa pemerintahannya. Rencana itu dikabarkan akan direalisasikan segera setelah Lebaran.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata, Presiden sudah membahas rencana perombakan kabinet ini bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain itu, Jokowi semakin intens memanggil para menteri maupun tokoh sejak sepekan terakhir menjelang Lebaran.
Pemanggilan tersebut untuk membahas rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat ini. “Waktu pastinya cuma Presiden yang tahu. Tapi kemungkinan pekan pertama setelah Lebaran,” kata sumber tersebut, Kamis lalu (22/6).
Di luar agenda sidang kabinet maupun rapat terbatas, Jokowi memang rajin memanggil para menteri dan sejumlah tokoh sejak pekan lalu. Di antaranya dalam kesempatan terpisah, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
(Baca: Beras Masyarakat Miskin Telat, Jokowi Sentil Anak Buahnya)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Perhubungan Budi Karya juga sempat dipanggil Presiden pekan ini. Mereka mengaku masing-masing membahas soal subsidi energi dan persiapan angkutan lebaran.
Ada pula, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur. "Membahas formula baru tunjangan pensiun Aparatur Sipil Negara," katanya usai bertemu Presiden, Selasa lalu (20/6).
Selain para menteri, Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Soetrisno Bachir juga pernah menemui Presiden pekan lalu. Namun, Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) ini mengaku pertemuan tersebut membahas peta jalan industrialisasi.
(Baca: Formula Baru Tunjangan Pensiun PNS Disertai Iuran Pemerintah)
Asman memang salah satu menteri yang santer disebut-sebut akan dicopot Jokowi. Dia merupakan representasi Partai Amanat Nasional (PAN) di kubu pemerintah. Partai berlambang matahari itu berseberangan dengan partai-partai lain pendukung Presiden saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta awal tahun ini. “Asman akan out (dari kabinet),” ujar seorang sumber lainnya.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh konfirmasi dari Asman maupun petinggi PAN. Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno maupun Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan tidak menjawab telepon dan membalas pesan via Whatsapp.
Selain Asman, sejumlah nama menteri juga kerap disebut akan diganti, antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin serta Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Puspayoga. Namun, Presiden kemungkinan tidak akan mengganti para menteri di bidang ekonomi karena kinerjanya dinilai tidak bermasalah.
(Baca: Harga Pangan Stabil Jelang Lebaran, Jokowi Puji 2 Menteri dan Kapolri)
Sempat tersiar kabar bahwa sebenarnya Presiden berencana akan merombak kabinet sebelum Bulan Ramadan atau Mei lalu. Perombakan ini terkait dengan perubahan peta dukungan politik untuk pemerintah dan kinerja sejumlah menteri yang dinilai belum memuaskan. Namun, rencana itu ditunda akibat meledaknya bom di Kampung Melayu, Jakarta, 25 Mei lalu.
Benar-tidaknya desas-desus ini, sejauh ini belum didapat juga konfirmasi dari pihak Istana Presiden. Hingga berita ini ditulis, Sekretaris Kabinet Pramono Anung tidak menjawab telepon dan pesan pendek. (Baca: Jokowi: Tak Ada Reshuffle Bulan Ini, Ahok Gubernur Sampai Oktober)
Pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio menilai, jika Jokowi ingin kembali mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2019, maka tahun ini waktu yang strategis untuk melakukan reshuffle. Ada dua alasan yang mendasarinya.
Pertama, Jokowi harus mengganti menteri-menteri yang tidak mampu mewujudkan janji kampanyenya dan menangani proyek atau bidang yang mendapat sorotan masyarakat. Antara lain, realisasi proyek infrastruktur, pengendalian harga pangan, menegakkan toleransi beragama, dan pemberantasan korupsi.
Kedua, memperkuat barisan tim suksesnya di kabinet untuk pemilihan presiden 2019. Hendri menyatakan, Jokowi akan memastikan para menterinya merupakan orang atau representasi partai politik yang akan mendukungnya pada 2019. Alhasil, orang dari partai politik yang tidak setia mendukungnya akan didepak dari kabinet.
"Hal ini sama seperti dilakukan Presiden SBY pada periode pertamanya. Melakukan reshuffle setelah 2,5 tahun atau 3 tahun menjabat Presiden," kata Hendri, Jumat (23/6).