Pemerintah memutuskan menambahkan sejumlah proyek ke dalam daftar proyek infrastruktur prioritas untuk mempercepat proses pengerjaannya. Di antaranya adalah beberapa proyek di sektor hulu minyak dan gas bumi untuk menjaga ketahanan energi nasional.
“Salah satunya yang masuk Blok Masela,” kata Kepala Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (21/6). Blok kaya gas di Laut Arafura ini sedang dalam proses penyusunan desain kajian awal (Pre-FEED), setelah sempat terkatung-katung selama setahun terakhir.
(Baca juga: Pemerintah Siap Berikan Insentif Bagi Pembeli Gas Blok Masela)
Selain Blok Masela, proyek laut dalam Indonesian Deepwater Development (IDD) yang dioperatori Chevron juga dimasukkan dalam daftar proyek strategis nasional. Ada pula proyek pengolahan gas alam cair Tangguh Train 3 dan pengembangan lapangan gas Jambaran – Tiung Baru di Blok Cepu.
Di luar proyek hulu migas, ada pula proyek Jalan tol Probolinggo – Banyuwangi, Jalan Tol Yogyakarta – Bawen, pengembangan kereta api umum di DKI Jakarta, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 5 Provinsi, dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di 16 Provinsi.
Selain itu, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur, dan SPAM Bandar Lampung serta pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (waste energy) di delapan kota.
Wahyu juga mengatakan, ada lima proyek kelistrikan yang dikeluarkan dari daftar prioritas. Kelima proyek tersebut adalah High Voltage Direct Current (HVDC); PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 8, 9, 10; serta tiga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yakni PLTA Karangkates IV dan V ( 2 x 50 MW), PLTA Kesamben (37 MW), serta PLTA Lodoyo ( 10 MW). “Alasan keluar karena proyek ini tidak dapat dimulai sebelum 2018 mendatang,” kata Wahyu.
(Baca juga: PGN Minta RUU Migas Lebih Ketat Cegah Trader Gas)
Sebelumnya, telah ada 30 proyek yang ditandai KPPIP sebagai proyek proritas. Nantinya jumlah ini akan bertambah menjadi 37 proyek dan akan masuk dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas
Wahyu mengatakan untuk progres proyek prioritas lainya relatif berjalan dengan baik. Dirinya hanya menandai beberapa proyek yang terkendala seperti ruas tol Medan – Binjai yang masih ada masalah lahan. Hal ini dapat membuat ongkos pekerjaan fisik tol tersebut bertambah.
Sedangkan ntuk proyek kilang Bontang arahnya akan menjadi Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) tapi masih perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Kalau yang ada masalah itu rata-rata karena (pembebasan) lahan, pembiayaan, sama tata ruang,” kata Wahyu.
(Baca juga: PGN Tertarik Membeli Gas Blok Masela)
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya mengatakan proyek prioritas ini merupakan irisan dari ratusan proyek strategis yang masuk dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional.
“Karena prioritas, proyek ini akan mendapatkan fasilitas, mulai dari studi kelayakan, dukungan debottlenecking, outline business case, serta insentif lainnya,” kata Darmin saat peluncuran proyek prioritas pada tahun lalu.