Pengacara Minta Hakim Praperadilan Cabut Status Tersangka Miryam

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani mengusap air mata ketika memberikan keterangan pada sidang lanjutan dugaan Korupsi proyek E-KTP dengan terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakart
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Pingit Aria
15/5/2017, 18.50 WIB

Anggota DPR Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani meminta hakim untuk membatalkan status tersangkanya melalui gugatan praperadilan. Praperadilan diajukan lantaran Miryam tidak terima atas penetapan status tersangka pemberi keterangan palsu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengacara Miryam, Aga Khan, mengatakan KPK tidak memiliki kewenangan menetapkan Miryam sebagai tersangka. KPK menjerat Miryam dengan Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut dituangkan dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprindik 28/01/04/2017.

(Baca juga: Sambil Menangis Cabut BAP Kasus e-KTP, Anggota DPR: Saya Diancam)

Karena itu, tim pengacara meminta majelis hakim membatalkan status tersangka Miryam. "Penetapan yang telah dilakukan menurut kami tidak sah," kata Aga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (15/5).

Selain itu, penasihat hukum juga menginginkan agar KPK, mengganti biaya sidang apabila gugatan praperadilan dikabulkan hakim. "Sebagai termohon (KPK) dapat membayar biaya perkara sidang ini," katanya.

Sedangkan Kepala Biro Hukum KPK Setiadi mengatakan, pihaknya akan menyiapkan jawaban atas gugatan tersebut. Dirinya merasa lembaga anti rasuah telah mengikuti koridor hukum yang berlaku dalam penetapan Miryam sebagai tersangka.

(Baca juga: Penyidik KPK Sebut 5 Nama Anggota DPR Pengancam Saksi Kasus e-KTP)

Sidang lanjutan perkara ini akan diadakan pada Selasa (16/5) esok. "Nanti kami bacakan pertimbangan serta argumentasi hukum kami," ujar Setiadi.

Kasus ini merupakan buntut pencabutan keterangan Miryam dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Sementara, KPK menegaskan perkara ini tidak akan menghambat proses penyidikan dalam kasus inti soal dugaan korupsi proyek e-KTP yang sedang berlangsung. 

(Baca juga:  Jadi Saksi di Pengadilan, Setya Bantah Mendalangi Korupsi Proyek e-KTP)

"KPK tidak akan terhalang jika ada praperadilan diajukan (di tengah) proses penyidikan. Semua tetap dilakukan, baik pemeriksaan saksi, penggeledahan, termasuk penyitaan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.