Pemerintah melalui Kementerian BUMN masih menjalin komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai rencana pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN. Pembentukan holding itu dinaungi payung hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 tentang tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius Kiik Ro mengatakan, pemerintah terus mengkomunikasikan pembentukan induk usaha BUMN tersebut kepada DPR sebelum menerbitkan regulasi untuk pembentukan holding per sektornya.
Ia memaparkan, pemerintah sudah tiga kali menggelar Focus Group Discussion dengan banyak pihak dan rapat kerja bersama Komisi VI DPR. Selain itu, telah berkomunikasi dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti jajaran komisaris, direksi, dan serikat pekerja perusahaan BUMN.
(Baca juga: Kementerian BUMN Minta Freeport Diakuisisi Holding Pertambangan)
Kementerian BUMN juga telah melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Dewan Pertimbangan Presiden, akademisi, serta kepada media massa.
Hasilnya, secara umum berbagai pihak dapat menerima pembentukan holding BUMN tersebut. "Secara general sudah tidak ada yang keberatan," ujar Aloysius saat konferensi pers, di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (22/3).
Selanjutnya, Kamis (23/3) esok, Kementerin BUMN masih akan melakukan rapat kerja lanjutan terkait hal ini untuk mendapatkan sikap resmi dari Komisi VI DPR.
(Baca juga: Masa Depan Hulu Migas: Peran BUK dan Holding BUMN)
Sampai saat ini yang memiliki kemajuan pesat dalam pembentukan holding BUMN ini adalah di sektor pertambangan. Draf Peraturan Pemerintah untuk holding pertambangan telah menyelesaikan tahap harmonisasi agar tidak bertentangan dengan produk hukum lainnya di Kementerian Hukum dan HAM.
Kemudian, draf Peraturan Pemerintah tersebut sudah ada di tangan Kementerian Keuangan sebagai bendahara Negara untuk diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Sekretaris Negara. Namun, proses ini belum bisa dilakukan lantaran masih menunggu kesimpulan resmi DPR terkait payung hukumnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra mengatakan, Kementerian BUMN menargetkan holding BUMN sektor minyak dan gas bumi (migas) dan pertambangan dapat terbentuk pada bulan April tahun 2017 ini.
(Baca juga: DPR Upayakan RUU Migas Sejalan dengan Rencana Holding BUMN)
"Sudah kami kasih target waktu April lah bisa keluar (PP-nya). Kalau sudah ada kesimpulan dari DPR," ujar Hambra yang ditemui saat acara media gathering Kementerian BUMN di Kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Jumat (3/3) lalu.
(REVISI: Judul tulisan ini sudah direvisi dari versi awalnya "DPR Diklaim Setujui Payung Hukum Pembentukan Holding Sektoral BUMN". Selain itu, ada revisi penulisan pada paragraf 1, 2, 3, dan 4, namun tidak mengubah pernyataan dari narasumber dan inti dari tulisan tersebut.)