Ada 7 Nama, Jokowi Pelajari Calon Dirut Pertamina dari Eksternal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempertimbangkan para calon Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang baru. Para calon tersebut berasal dari internal Pertamina maupun dari luar perusahaan. Kabarnya, ada tujuh calon bos baru Pertamina, salah satu kandidat kuatnya adalah Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar.  

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengakui pemilihan dan penetapan dirut baru Pertamina masih membutuhkan waktu. Di satu sisi, dia sudah menyerahkan sejumlah nama calon kepada Jokowi. Para calon itu merupakan usulan dari Dewan Komisaris Pertamina, yang semuanya berasal dari direksi perusahaan tersebut.

Di sisi lain, Presiden juga perlu mempertimbangkan para kandidat dari luar Pertamina. "Dari Dewan Komisaris sudah masuk, tapi kan (calonnya) selalu dari orang dalam (Pertamina). Tapi Presiden juga mau melihat dari luar juga," ujar Rini saat media gathering di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Jumat (3/3).

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengungkapkan, telah menerima lima nama calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris Pertamina. Semuanya merupakan direksi Pertamina saat ini. "Biasanya 3-4 orang (calon) yang diajukan namanya ke Presiden," kata Edwin, 23 Februari lalu. 

(Baca: Wakil Menteri ESDM Arcandra Jadi Calon Kuat Dirut Pertamina)

Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata, Presiden telah menerima setidaknya tujuh calon Dirut Pertamina, baik yang berasal dari internal maupun luar perusahaan. Dua calon dari internal Pertamina disebut-sebut antara lain Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Rahmad Hardadi dan Direktur Hulu yakni Syamsu Alam.

Adapun, para kandidat dari luar Pertamina yang disorongkan ke Presiden hingga Kamis lalu (2/3), antara lain Arcandra Tahar dan Dirut PTPN III Holding sekaligus mantan Dirut PT Elnusa Tbk, Elia Massa Manik. Ada pula Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir dan mantan Dirut PT Bank Mandiri Tbk yang saat ini menjadi Staf Khusus Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin.

Menurut sumber Katadata, salah satu kandidat kuat yang tengah dipertimbangkan Presiden adalah Arcandra. Pertimbangannya adalah kemampuan teknis Arcandra di bidang minyak dan gas bumi sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja Pertamina.

Seperti diketahui, sebelum masuk kabinet pada Juli tahun lalu, Arcandra punya karier panjang di berbagai perusahaan migas di Amerika Serikat (AS). Terakhir, dia menjabat Presiden Petroneering, perusahaan konsultan dan pengembangan teknologi untuk pengeboran minyak lepas pantai (offshore) di AS.

Pertimbangan lainnya adalah, Jokowi sudah lebih mengenal Arcandra dibandingkan calon-calon lainnya. “Calon kuatnya Arcandra, tapi belum final,” kata sumber tersebut, Rabu (1/3). (Baca: Jokowi Belum Memutuskan, Jabatan Plt Dirut Pertamina Diperpanjang)

Arcandra menolak mengomentari kabar tersebut, termasuk proses pemilihan Dirut Pertamina yang baru dalam kapasitasnya sebagai wakil komisaris utama perusahaan tersebut. "Saya tidak tahu," katanya di Jakarta, Jumat (3/3).

Sementara itu, Edwin Hidayat tidak membantah maupun membenarkan perihal peluang Arcandra menjadi bos baru Pertamina. Menurutnya, kesempatan selalu terbuka bagi siapa saja yang memiliki kemampuan. "Pak Arcandra ya bisa saja, tapi masak dia mencalonkan dirinya sendiri," ujarnya.

Namun, keputusan Presiden memilih Arcandra sebenarnya masih belum bulat. Penyebabnya, menurut sumber tadi, Arcandra sempat tersandung kasus status kewarganegaraan AS sehingga dicopot sebagai Menteri ESDM pada medio Agustus 2016. Karena itulah, keputusan dirut baru Pertamina tertunda dan urung ditetapkan hingga pekan pertama Maret ini.

(Baca: Perpanjangan Jabatan Plt Dirut Pertamina Dinilai Langgar Aturan)

Padahal, masa kerja Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Pertamina Yenni Andayani akan segera berakhir. Seperti diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina pada 3 Februari lalu mengangkat Yenni sebagai Plt Dirut menyusul pencopotan Direktur Utama Dwi Soetjipto. Dalam kurun 30 hari selanjutnya, Dirut Pertamina yang definitif harus diangkat.

Alhasil, Menteri Rini menyatakan, Dewan Komisaris Pertamina memutuskan perpanjangan masa jabatan Plt Dirut hingga proses pemilihan dirut baru rampung. "Diperpanjang oleh Dekom satu bulan lagi," katanya.

Edwin menambahkan, keputusan memperpanjang masa jabatan Plt Dirut tidak melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pertamina. Alasannya, Dewan Komisaris bisa memperpanjang masa jabatan Plt Dirut apabila masih belum terpilih dirut definitif. "Bisa dikasih Surat Keputusan (SK) baru," ujarnya.