Jokowi Sibuk Terima Raja Arab, Keputusan Bos Baru Pertamina Tertunda
Masa jabatan pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT Pertamina (Persero) kemungkinan besar diperpanjang. Salah satu penyebabnya adalah penentuan Direktur Utama (Dirut) definitif belum bisa dilakukan karena kesibukan Presiden Joko Widodo.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan penundaan akan dilakukan untuk mengantisipasi sibuknya kegiatan Presiden karena ada kunjungan dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud. "Jabatan Plt Dirut bisa diperpanjang, apalagi Presiden sampai sekarang masih sibuk," kata Rini ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/2). (Baca: Kesibukan Tuan Rumah Sambut Rombongan Raja Arab)
Rencana awalnya Direktur Utama Pertamina bisa terpilih 30 hari setelah Dwi Soetjipto diberhentikan dari jabatannya. Dwi Soetjipto dicopot dari posisi Dirut berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 3 Februari 2017. Selain Dwi, Ahmad Bambang juga terlempar dari posisi Wakil Dirut.
Meski penetapan Dirut baru Pertamina akan tertunda, Rini mengaku sudah mengantongi sejumlah nama calon. Sayangnya dia masih enggan menyebutkan siapa saja nama calon bos perusahaan minyak dan gas bumi plat merah tersebut. "Pasti sudah ada (calon), banyak lah," kata Rini.
Sebelumnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah menerima usulan lima nama calon Dirut dari Dewan Komisaris Pertamina. Menurut Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah, kelimanya masih menjabat sebagai Direksi Pertamina.
(Baca: Dewan Komisaris Usulkan Lima Calon Dirut Pertamina)
Saat ini, ada tujuh orang yang menjabat sebagai direksi Pertamina. Mereka adalah Pelaksana tugas Dirut Pertamina Yenni Andayani, Direktur Gas yang merangkap Plt Dirut. Kedua, Syamsu Alam menjabat Direktur Hulu. Ketiga, Muchamad Iskandar sebagai Direktur Pemasaran.
Keempat, Arief Budiman selaku Direktur Keuangan dan Strategi Perusahaan. Kelima, Direktur SDM, Teknologi Informasi dan Umum dijabat oleh Dwi Wahyu Daryoto. Keenam, Direktur Pengolahan Toharso. Ketujuh, Rachmad Hardadi sebagai Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia.
Sayangnya Edwin menolak menyebutkan secara rinci lima nama calon yang diusulkan Dewan Komisaris. Yang jelas, Kementerian BUMN tengah memfinalisasi para calon tersebut, sebelum disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Jadi, Presiden yang akan memutuskan siapa yang akan menjadi orang nomor satu di Pertamina. "Biasanya 3-4 orang (calon) yang diajukan namanya ke Presiden," kata Edwin.
(Baca: Awal Maret, Pemerintah Putuskan Dirut Baru Pertamina)
Selain calon dari internal Pertamina, tidak menutup kemungkinan nakhoda baru Pertamina berasal dari luar perusahaan energi pelat merah tersebut. Mereka harus memenuhi kriteria yang ditetapkan kementerian BUMN, seperti kemampuan kepemimpinan (leadership), serta mampu mengelola bisnis.