Faisal Basri Tuding Kementerian BUMN Sumber Masalah di Pertamina

Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri mengatakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan penyebab masalah kepemimpinan di PT Pertamina (Persero). Masalah pergantian pimpinan yang dibuat kementerian berujung pada pencopotan Dwi Soetjipto dari Direktur Utama Pertamina.

Anggapannya ini mengacu pada pembicaraannya dengan Dwi Soetjipto. Menjelang akhir tahun lalu Faisal sempat bertemu dan berbincang dengan Dwi Soetjipto. Pertemuan ini dilakukan sembari makan malam bersama Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof. Mukhtasor.

Dalam kesempatan tersebut Faisal mengungkapkan kepada Dwi, bahwa dirinya merasa tidak ada yang mendukungnya dalam menyuarakan persoalan migas nasional. Termasuk mengenai pemberantasan mafia migas dan pembentukan induk usaha (holding) perusahaan migas.

Ternyata Dwi pun merasakan hal yang sama. Dia juga mengaku merasa sendirian di Pertamina. “Pak Dwi serta merta berujar ‘Saya juga merasa lonely di Pertamina’,” kata Faisal dalam keterangannya, Jumat (3/2).

(Baca: Di Balik Pencopotan dan Alotnya Pemilihan Bos Baru Pertamina)

Bahkan, kata Faisal, Dwi sempat memperlihatkan salah satu pesan singkat (SMS) dari telepon genggamnya. Isi SMS ini menunjukkan sikap “arogansi” salah satu direksi. Untuk diketahui, pertemuan ini dilakukan setelah perubahan struktur organisasi Pertamina yang menambahkan posisi Wakil Direktur Utama dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Oktober 2016.

Awalnya yang Dwi ketahui, usulan perubahan struktur organisasi disampaikan oleh dewan komisaris kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Makanya Dwi pun menanyakan konsep struktur baru ini kepada Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng.

(Baca: Bisnis Menggurita, Komisaris Pertamina Usulkan Posisi Wakil Dirut)

Namun, Tanri malah mengatakan dirinya hanya tinggal menandatangani konsep struktur organisasi yang baru tersebut. Tanri mengaku konsep ini telah disiapkan oleh Kementerian BUMN. Ketika Tanri menyampaikan konsep yang sudah ditandatanganinya kembali ke Kementerian BUMN, Dwi sedang berada di luar negeri.

Kepada Faisal, Dwi juga sempat menjelaskan ada keganjilan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Pertamina yang baru. Salah satunya mengenai kewenangan dalam menunjuk pemegang komando tertinggi Pertamina. Jika Direktur Utama dan Walik Direktur Utama berhalangan hadir, maka yang berwenang menunjuk pemegang komando tertinggi adalah Wakil Direktur Utama, bukan Direktur Utama.

(Baca: Usulkan Wakil Dirut, Komisaris Bantah Akan "Kudeta" Bos Pertamina)

Mendengar pernyataan Dwi mengenai perubahan struktur organisasi dan kewenangannya ini, Faisal merasa hal ini merupakan upaya menyingkirkan Dwi dari Pertamina. Asumsi ini bisa benar, jika dalam 30 hari ke depan pemerintah hanya menunjuk Direktur Utama Pertamina, tanpa ada jabatan Wakil Direktur Utama.

“Cukup masuk akal dugaan kalau penunjukan Wakil Direktur Utama dengan kewenangan istimewanya beberapa bulan lalu, untuk membuka potensi konflik yang akhirnya menjadi alasan pencopotan Pak Dwi,” kata Faisal.

(Baca: Sudirman Said Soroti Kepentingan di Balik Pencopotan Dirut Pertamina)

Sebelumnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait pemberhentian Dwi pekan lalu juga memutuskan penghapusan kembali posisi Wakil Direktur Utama. Tanri Abeng mengatakan keputusan menghapus posisi wadirut, karena dianggap penyebab tidak harmonisnya hubungan antar-direksi.

“Pemegang saham memutuskan tidak ada lagi wadirut. Jadi barangkali nomenklatur ini bagian dari kondisi yang menyebabkan tidak terjadinya kerja sama yang bagus, " kata dia usai RUPS Pertamina di Kementerian BUMN, Jumat (3/2).

(Baca: Copot Dirut dan Wakil Dirut Pertamina, Rini: Masalah Kepribadian)

Meski menghapus posisi wadirut, Tanri mengatakan jajaran direksi Pertamina ke depan tetap berjumlah sembilan orang. Artinya ada tambahan jabatan untuk level direktur yang menggantikan nomenklatur dari wadirut.

Sebagai gambaran, jajaran direksi Pertamina saat ini terdiri dari Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Hulu, Direktur Pemasaran, Direktur Pengolahan, Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan, Direktur Keuangan, Direktur SDM Teknologi dan Umum, serta Direktur Pengolahan dan Petrokimia.  

"Kami akan kaji pengganti wadirut nanti bagaimana, bisa saja nanti namanya direktur pengembangan apa begitu," kata Tanri.  (Baca: Menteri Rini Tunjuk Yenni Andayani Jadi Plt Dirut Pertamina)