Indonesia Timur Dominasi Kota dengan Tata Kelola Ekonomi Terbaik

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menobatkan Pontianak sebagai kota dengan tata kelola ekonomi terbaik. Dari sepuluh kota pada peringkat teratas, enam di antaranya ada di Indonesia timur.

"Daerah-daerah di belahan tengah dan timur mulai menunjukkan perbaikan tata kelola dan mengejar ketertinggalan," kata Direktur Eksekutif KPPOD Robert Na Endi Jaweng di Jakarta, Selasa (1/2).

Adapun sepuluh peringkat ibukota provinsi dengan tata kelola terbaik adalah Pontianak, Gorontalo, Semarang, Samarinda, Palu, Makassar, Banda Aceh, Kendari, Manado, dan Ambon.

Ada 10 indikator dalam penilaian tata kelola ekonomi KPPOD. DI antaranya adalah perizinan usaha, ketenagakerjaan, biaya transaksi, akses dan kepastian hukum. Selain itu, ada juga interaksi pemerintah daerah dengan pelaku usaha, program pengembangan usaha swasta, kapasitas dan integritas kepala daerah, infrastruktur daerah, keamanan dan resolusi konflik, serta kualitas peraturan daerah.

(Baca juga: Genjot Pembiayaan Rumah, SMF Incar BPD di Indonesia Timur)

Pontianak dinilai unggul terutama pada variabel kualitas infrastruktur dan kapasitas serta integritas kepala daerah.

Sementara, Robert mengatakan bahwa inovasi Pemda jadi faktor kunci dalam perbaikan tata kelola di daerah indonesia timur. Pemerintah Gorontalo misalnya, mendapat penilaian terbaik dalam program pengembangan usaha swasta.

Salah satu inovasi yang dilakukan pemda setempat adalah dengan pengembangan klaster komoditas unggulan UMKM hingga tingkat kecamatan lewat program Kawasan Ekonomi Kecamatan (KEK).

Begitupun Makassar yang menempati peringkat terbaik dalam interaksi pemerintah daerah dan pelaku usaha. Di kota asal Wakil Presiden Jusuf Kalla ini, pemerintah daerahnya mengembangkan program Smart City dan forum komunikasi rutin bulanan dengan pelaku usaha. 

(Baca juga:  Setelah Dua Tahun Turun, Penjualan Mobil 2016 Tumbuh 4,5 Persen)

Dalam temuan KPPOD lainnya, Robert mencatat kota-kota besar di Jawa seperti Bandung dan Surabaya justru tak menonjol. Bandung di peringkat 16 sementara Surabaya di peringkat 27 dari 32 kota yang dinilai. Jakarta tidak masuk penilaian karena merupakan Ibu kota Negara.

Robert mengatakan, Walikota Bandung Ridwan memang cukup popular, namun kepemimpinannya dinilai belum terlembagakan. Hal itu terbukti dengan kasus korupsi yang menjerat salah satu anak buahnya. “Surabaya juga sama, menang banyak hal, tapi kalau bicara soal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Surabaya paling ngga maju,” katanya.

Sementara itu dari sisi pengusaha, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anton J Supit, mengatakan bahwa tata kelola ekonomi daerah bukan hanya soal reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana perbaikan tata kelola tersebut memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Ia menyarankan pemerintah daerah memberi kemudahan investor untuk berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. “Bukan hanya pelayanan satu atap, tapi apakah pada akhirnya tata kelola itu menghasilkan kesejahteraan masyarakat atau tidak,” kata Anton.

(Baca juga: Investasi Melonjak, Cina Incar Proyek Smelter dan Pembangkit Listrik)