Kalangan pelaku usaha mengaku lebih mengkhawatirkan demonstrasi yang dilakukan buruh, ketimbang Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) pada 2 Desember mendatang. Hal ini dikatakan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani.
Rosan mengaku mendapatkan informasi bahwa buruh akan ikut dalam aksi GNPF-MUI dihelat pada hari Jumat pekan ini. Dia pun meminta para buruh untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum, walaupun demonstrasi tersebut sudah mendapat izin.
(Baca: Pengusaha Cemas Ekonomi Terganggu Gaduh Pilkada Jakarta)
Sebenarnya dia menilai demonstrasi tersebut tidak berpengaruh besar pada perekonomian. Para pengusaha dan perusahaan besar masih tetap melanjutkan investasinya. Namun, kekhawatiran masih tetap ada, jika para buruh mengajak buruh lainnya dengan melakukan aksi sweeping dan memaksa ikut demonstrasi. Hal ini dipastikan akan berdampak besar pada ekonomi, karena sangat mengganggu investasi dan produksi.
"Karena ada indikasi buruh akan melakukan sweeping," kata Rosan saat jumpa pers di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (29/11).
Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani mengatakan kekhawatiran pengusaha alasan. Dia mendapat laporan bahwa pada 24 November lalu, ada 15 perusahaan di Tangerang yang kena penyisiran atau sweeping buruh. Mereka menuntut penghapusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.
Tuntutan ini sebenarnya ditujukan kepada pemerintah. Makanya dia, meminta agar demonstrasi tidak merembet jauh kepada dunia usaha. "Boleh berunjuk rasa tapi jangan ganggu hak-hak perusahaan," katanya.
Kadin dan Apindo juga meyakini demonstrasi pada 2 Desember tidak akan berdampak secara signifikan kepada sektor usaha. Rosan bahkan memastikan banyak perusahaan di DKI Jakarta tetap akan beroperasi seperti biasa pada hari Jumat. Para pengusaha yakin demonstrasi ini dilakukan hanya dari pagi sampai siang.
(Baca: Aksi Unjuk Rasa Tak Ganggu Investor, Rupiah Stabil dan IHSG Naik)
Menurut Haryadi dampak yang ditimbulkan demonstrasi mendatang kemungkinan sedikit dan sektor industri yang akan terimbas besar hanya ritel. Sedangkan untuk sektor yang menjadi bidangnya yakni perhotelan, Haryadi menjelaskan belum ada pengaruh banyak.
"Hingga saat ini belum ada cancel (membatalkan pemesanan hotel), kalau (4 November) lalu sempat ada cancel. Pengaruhnya mungkin 5-10 persen," katanya.
Terkait dengan kabar ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan aksi 2 Desember bukanlah demonstrasi atau unjuk rasa, melainkan doa bersama untuk negeri dan shalat Jumat berjamaah. "Bukan demo, tidak ada demo. Yang ada hanyalah doa bersama," kata Jokowi dalam keterangannya, Selasa (29/11).
Sebagaimana diketahui, pada 28 November 2016 kemarin, diperoleh kesepakatan antara Polri dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan di Gedung MUI Jakarta tersebut di antaranya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma'ruf Amin, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir, Ketua FPI Habib Rizieq Syihab, dan perwakilan ulama Abdullah Gymnastiar.
"Akhirnya disepakati bahwa aksi 2 Desember akan dilaksanakan di Monas (Monumen Nasional) dari pukul 08.00 hingga 13.00 WIB," kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Aksi damai itu akan diisi kegiatan zikir, tausiah dan diakhiri dengan shalat Jumat.