Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan hari ini melaporkan perkembangan pembahasan Blok Masela kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan dalam dua bulan terakhir pembahasannya sudah sangat maju.
Bahkan, dia menyatakan penyelesaian proyek-proyek migas besar dan strategis lainnya, menggunakan pola pembahasan seperti yang dilakukan pada Blok Masela. Proyek tersebut adalah East Natuna, Tiung Biru dan IDD Chevron.
“Selama dua bulan terakhir ini, kemajuannya (pembahasan Blok Masela) sangat baik. Ada pertemuan dua sampai tiga kali seminggu yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, SKK Migas, maupun Inpex dan Shell (kontraktor Blik Masela),” kata Luhut usai melaporkan hal ini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/10).
(Baca: Bertemu Dubes Jepang, Luhut Bahas Nasib Blok Masela)
Dalam pertemuan ini, banyak hal yang sudah dibicarakan, termasuk semua permintaan Inpex kepada pemerintah. Beberapa hal yang dibahas terkait tambahan perpanjangan masa kontrak hingga 10 tahun dan pengembalian biaya studi pengembangan dengan skema laut sebelumnya yang sudah ditolak pemerintah. Nilai studi ini mencapai US$ 1,2 miliar.
Semua pembahasan ini, kata luhut, berlajan dengan baik dan responsnya sangat positif dari pemerintah maupun kontraktor. Hingga tadi malam pun, dia mendapat laporan dari tim Kementerian ESDM yang terlibat, bahwa komunikasi yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik.
Sejalan dengan hal ini, Inpex dan Shell juga sedang merumuskan revisi Proposal Rencana Pengembangan Lapangan (PoD) Lapangan Abadi Blok Masela. Menurutnya pembahasan mengenai hal ini pun sudah sampai pada pendetailan teknis.
“Sekarang sudah sampai detail. Siapa berbuat apa, sudah hampir jadi. Nanti mungkin ada waktunya akan disampaikan secara resmi, sudah sampai finalisasi (revisi PoD Blok Masela),” ujarnya. (Baca: Luhut Batasi Inpex 8 Bulan Buat Rencana Pengembangan Masela)
Sebelumnya Kepala Bagian Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Taslim Z. Yunus memperkirakan penyusunan PoD Blok Masela bisa saja dilakukan tahun ini. Asalkan memiliki kapasitas dari segi finansial untuk dapat mempercepat biaya yang dibutuhkan di Proyek Masela.
Jika kondisi finansialnya kuat maka seharusnya tidak ada kendala mencapai keputusan akhir investasi (FID). “Yang banyak mendanai LNG kan Jepang. Inpex juga perusahaan Jepang. Jadi kalau masalah financing-nya lebih cepat harusnya,” ujar Taslim.
Inpex juga telah mengirimkan surat kepada pemerintah untuk meminta beberapa insentif dari pemerintah dalam pengembangan Blok Masela. Insentif diperlukan untuk mempercepat proyek tersebut.
Permintaan pertama adalah moratorium masa kontrak selama 10 tahun. Dengan moratorium tersebut, kontrak yang seharusnya berakhir 2028, bisa diundur menjadi 2038. Itu belum dihitung dengan perpanjangan kontrak.
Kedua, jaminan untuk mendapatkan tingkat pengembalian investasi / Internal Rate of Return (IRR) sebesar 15 persen, dengan penambahan kapasitas menjadi 9,5 ton per tahun (mtpa). Kemudian biaya yang sudah dikeluarkan sejak 1998 hingga 2016 yang mencapai US$ 1,2 miliar itu dikembalikan melalui cost recovery. (Baca: Luhut Dorong Proyek Masela Gunakan Produk Pipa Dalam Negeri)