Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh menteri agar tidak meninggalkan Kota Jakarta sepanjang pekan ini. Perintah tersebut kembali memperkuat sinyal rencana perombakan (reshuffle) kabinet jilid II dalam waktu dekat ini. Kemungkinan, reshuffle akan dilakukan pada Kamis (28/7) pekan ini.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah mengirimkan memo tertulis kepada para menteri Kabinet Kerja. Isinya, berdasarkan arahan Presiden, para menteri diminta tidak meninggalkan Jakarta selama pekan ini. Yaitu, sejak Senin ini (25/7) hingga Jumat nanti (29/7).
Alasannya, Presiden akan menyelenggarakan Sidang Paripurna Kabinet. “Jadi diwajibkan untuk hadir semua (menteri),” tulis Pratikno dalam memo tersebut, yang salinannya beredar di kalangan para wartawan sejak Minggu (24/7) malam.
Pratikno membenarkan kabar bahwa para menteri tidak boleh ke luar kota selama pekan ini karena akan ada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta. Namun, dia menekankan tidak ada yang istimewa dari permintaan tersebut.
"Seperti biasa Pak Presiden mengharapkan semua menteri untuk hadir. Semua menteri diajak bicara ngobrol dengan Pak Presiden, apa target dan apa masalahnya. Itu saja," kata Pratikno, Senin (25/7), seperti dikutip dari situs detik.com.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani juga menilai permintaan Presiden agar para menteri tidak meninggalkan Jakarta untuk menghadiri sidang kabinet paripurna adalah hal yang biasa. “Bukan hanya kali ini saja. Sudah berapa kali dilakukan akan dilakukan sidang kabinet paripurna dan diminta semua menteri hadir dan itu biasa saja,” katanya di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta.
Namun, dia menolak menanggapi kemungkinan permintaan Presiden terkait dengan rencana perombakan kabinet dalam pekan ini. “Kalau itu tanya Presiden,” katanya. Yang jelas, lanjut petinggi PDI Perjuangan ini, perombakan kabinet itu merupakan hak prerogratif Presiden.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata, Presiden memang berencana merombak kabinetnya pada pekan ini. “Tanggal 28 Juli (Kamis),” katanya.
Untuk mematangkan rencana tersebut, Presiden akan memanggil para menteri yang terkena reshuffle maupun kandidat pengganti menteri dalam 2-3 hari ke depan.
(Baca: Bisik-Bisik Reshuffle Kabinet Menyertai Pelantikan Kapolri Baru)
Kabar perombakan kabinet sebenarnya sudah santer berhembus sejak dua pekan terakhir. Kabar itu diperkuat oleh pertemuan Presiden dengan beberapa petinggi partai politik pendukung pemerintah dan pemanggilan sejumlah menteri di luar agenda resmi Presiden.
Pada Selasa (12/7) dua pekan lalu, Ketua Partai Nasdem Surya Paloh diketahui datang ke Istana menemui Jokowi. Selain itu, Presiden juga sempat memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Tapi Amran mengaku, pertemuan itu membahas mengenai kondisi pangan dan daging.
(Baca: Jelang Reshuffle, Jokowi Siapkan Opsi Tim Ekonomi Kabinet)
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution juga dua kali bertandang ke Istana pada 12-13 Juli lalu. Tapi Darmin, menyebut pertemuan itu membahas upaya pencegahan kebakaran hutan, masalah pangan, dan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).
Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata, pertemuan itu juga membicarakan rencana perombakan kabinet. Sebab, Presiden berniat merombak setidaknya tiga pos menteri di bidang ekonomi. Yaitu Menko Perekonomian, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil.
Opsinya adalah mengganti Bambang dengan Darmin. Jadi, Darmin akan merangkap jabatan Menko Ekonomi dan Menteri Keuangan. Sedangkan Bambang digeser untuk menempati posisi Menteri PPN/Kepala Bappenas. Adapun Sofyan berpeluang dirotasi ke pos Menteri Negara BUMN.
Opsi lainnya adalah kursi Menko Ekonomi ditempati oleh Rizal Ramli, yang saat ini menjabat Menko Bidang Kemaritiman.
Selain itu, pada Rabu (13/7) dua pekan lalu, Jokowi kembali memanggil Amran, Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Namun, mereka kompak membantah pemanggilan ini terkait reshuffle kabinet.
(Baca: Tanggapi Isu Reshuffle, Jokowi Mengaku Sedang Fokus Tax Amnesty)
Kabar perombakan kabinet sempat meredup setelah Presiden menyatakan tengah fokus menjalankan kebijakan pengampunan pajak. Meski begitu, Jokowi diketahui masih aktif memanggil para menteri ke Istana. Kamis (21/7) pekan lalu, Presiden memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, dan Menteri Koperasi dan UKM A.A.G.N. Puspayoga.
Hanya Puspayoga yang mengakui bahwa pemanggilan itu terkait evaluasi. "Evaluasi bagaimana kementerian sekarang, Kementerian Koperasi dan UKM sebagai penyalur KUR, peningakatan kualitas koperasi," kata dia.
Pada Minggu (24/7) malam, Jokowi juga menghadiri acara Silaturahmi Nasional relawan Jokowi. Dalam acara itu, turut hadir Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menkominfo Rudiantara, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Menko Maritim Rizal Ramli.
(Baca: Reshuffle Mendekat, Siswono Kandidat Kuat Wakil Golkar di Kabinet)
Sementara itu, menurut sumber Katadata, Presiden berencana menempatkan politisi senior Partai Golkar Siswono Yudo Husodo sebagai Menko Maritim. Hal ini juga menjadi pintu masuk wakil Partai Golkar, sebagai partai pendukung teranyar pemerintah, ke dalam kabinet. “Siswono juga telah bertemu dengan Presiden belum lama ini,” katanya.
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengakui, sudah menyiapkan para kader dari partainya jika diminta oleh Presiden untuk masuk kabinet. Mulai dari kader muda seperti Airlangga Hartarto, Satya Widya Yudha, Idrus Marham, hingga Nusron Wahid. Sedangkan untuk kader seniornya, dia menyebut nama Siswono dan Syarief (Tjitjip) Sutardjo.
"Karena mereka berpengalaman dan bisa bekerja keras dengan pemerintah," kata setya. Namun, dia tidak tahu-menahu mengenai waktu perombakan kabinet tersebut. Hal itu diserahkan sepenuhya kepada Jokowi.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi Politik dan Kelembagaan Nico Harjanto menolak mengomentari kabar evaluasi para menteri terkait rencana perombakan kabinet dalam pekan ini. “Saya tidak tahu dan tidak kompeten untuk menjawab,” katanya kepada Katadata, Senin (25/7).