Melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina (Persero) baru akan resmi menjadi operator dan pengelola Blok Mahakam 1 Januari 2018. Meski begitu, perusahaan BUMN energi ini siap menalangi biaya investasi blok minyak dan gas bumi (migas) di Kalimantan Timur tersebut pada tahun depan.
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, pihaknya telah menyusun rencana transisi pengelolaan Blok Mahakam hingga blok itu resmi dialihkan Total E&P Indonesie kepada Pertamina per 1 Januari 2018. Hal ini mengacu kepada perjanjian peralihan atau transfer agreement Pertamina dengan Total dan Inpex Corporation sebagai kontraktor eksisting Blok Mahakam saat ini. Perjanjian itu mengacu kepada Head of Agreement mengenai prinsip-prinsip dasar alih kelola, yang telah diteken para pihak terkait pada 16 Desember 2015.
Menurut dia, ada empat pokok rencana transisi yang disiapkan oleh Pertamina. Pertama, mengevaluasi percepatan alih kelola Blok Mahakam pada 2017 untuk menjaga kelangsungan produksi pasca beraklhirnya masa kontrak. “Tim bersama sudah dibentuk dan akan bekerja secara intensif ke depan,” kata Dwi dalam rapat kerja dengan Komisi Energi (Komisi VII) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Selasa (12/4).
Tim yang bernama Tim Pengambilalihan Pengelolaan Mahakam (TPPM) ini telah menetapkan program akselerasi tahun depan akan dilaksanakan oleh Total, namun atas permintaan dan pendanaan dari Pertamina. “Jadi Pertamina membiayai dulu untuk investasi tahun 2017,” kata Dwi. Namun, dia tidak menyebutkan besaran dana yang dialokasikan Pertamina untuk membiayai investasi di Blok Mahakam tahun depan.
Sebelumnya, manajemen Pertamina memperkirakan total investasi untuk tiga tahun pertama mengelola Blok Mahakam sebesar US$ 75,3 juta. Rinciannya, pada tahun pertama kontrak US$ 1,3 juta, tahun kedua US$ 33,5 juta, dan tahun ketiga US$ 40,5 juta. Padahal, sebelumnya Pertamina pernah menyebut kebutuhan investasi Blok Mahakam sebesar US$ 2,5 miliar per tahun.
(Baca: Jelang Kontrak Habis, Blok Mahakam Tersisa Satu Rig)
Rencana kedua dalam masa transisi Blok Mahakam adalah mengimplementasikan rencana kerja TPPM periode 2016 hingga 2018. Tim transisi ini antara lain akan melengkapi data operasi dan data-data lainnya utk mematangkan rencana kerja. Selain itu, memfasilitasi proses pembelajaran operasio blok tersebut.
TPPM juga menyusun rencana kerja anggaran dan perusahaan (work plan and budget / WP&B) tahun 2017 dan 2018 serta rencana kerja tiga tahunan pasca peralihan pengelolaan Blok Mahakam. Hal itu terdiri atas memulai proses pengadaan jasa dan material pendukung operasi, baik melalui evaluasi kontrak, perpanjangan kontrak, atau perpanjangan baru atau tender.
Lalu, mengurus persiapan lokasi pemboran dan perizinan yang diperlukan. Selain itu, mempersiapkan notasi dan kontrak baru perjanjian penjualan gas, minyak, dan kondensat sesuai ketentuan yg berlaku.
(Baca: Total Buka Peluang Hengkang dari Blok Mahakam)
Rencana ketiga adalah penyelesaian transfer agreement untuk perjanjian komersial dengan Total dan Inpex. Keempat, penyelesaian transfer data, sumber daya manusia (SDM) dan aset-aset di Blok Mahakam dari Todal dan Inpex kepada Pertamina.
Sekadar informasi, rata-rata produksi tahunan minyak bumi dan kondensat Blok Mahakam per 14 Januari mencapai 69.750 barel setara minyak per hari (bopd). Sedangkan rata-rata produksi tahunan gas bumi sebesar 1.763,69 mmscfd. Adapun cadangan terbukti Blok Mahakam per 1 Januari 2015 untuk gas bumi sebesar 3,9 triliun kaki kubik (tscf). Sedangkan untuk minyak bumi dan kondensat masing-masing sebesar 46,6 mmstb dan 116,8 mmstb.
Pemerintah telah memutuskan memberikan hak pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina pasca berakhirnya masa kontrak pada 31 Desember 2017. Meski begitu, Pertamina dapat bermitra dengan kontraktor eksisting, dengan pengurangan hak pengelolaan maksimum 30 persen. Saat ini, Total merupakan operator Blok Mahakam dengan porsi hak kelola sebesar 50 persen. Sedangkan Inpex juga memiliki 50 persen.
(Baca: Banyak Poin Belum Disepakati dalam Negosiasi Saham Blok Mahakam)
Namun, hingga kini Total dan Inpex belum memutuskan untuk bermitra dengan Pertamina di Blok Mahakam pasca 2017. Bahkan, manajemen Total membuka peluang hengkang dari blok itu kalau secara hitung-hitungannya tidak ekonomis. Dwi berharap, pembagian hak kelola Blok Mahakam dapat diputuskan sebelum akhir Juni nanti. Ternasuk mengenai pemberian jatah hak partisipasi sebesar 10 persen kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.