Meski Presiden Joko Widodo sejak bulan lalu telah memutuskan pengembangan Blok Masela menggunakan skema darat, pemerintah hingga kini belum menentukan lokasi pembangunan kilang. Namun, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meminta agar pemerintah daerah tidak saling rebutan lokasi kilang untuk mengolah gas dari blok di Laut Arafura, Maluku tersebut.
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengaku langsung merespons cepat setelah Presiden memutuskan skema darat pengembangan Blok Masela. Lima hari pasca pengumuman, yakni pada 28 Maret lalu, dia langsung bertemu dengan Gubernur Maluku. Dalam pertemuan tersebut, ada dua hal yang disampaikan.
Pertama, SKK Migas memohon kepada Gubernur Maluku untuk menyampaikan kepada para bupati agar masing-masing kabupaten tidak berebut lokasi pembangunan kilang. Selain itu, SKK Migas meminta agar gubernur menjaga tanah yang akan dipakai untuk mengembangkan Blok Masela. “Bapak Gubernur juga menyatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada para bupati,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Selasa (12/4).
(Baca: Pemerintah Siapkan Tenaga Lokal untuk Pengembangan Blok Masela)
Di tempat yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan sudah menindaklanjuti keputusan Presiden. Setelah ada keputusan tersebut, Kementerian ESDM langsung mengirimkan surat kepada SKK migas agar meminta investor untuk mengkaji ulang dengan metode yang diputuskan oleh Presiden. Lalu, SKK Migas pada hari itu juga berkomunikasi dengan Inpex Corporation dan Shell.
Saat ini, kedua kontraktor migas tersebut mempersiapkan proposal baru rencana pengembangan Blok Masela menggunakan skema darat. Sudirman berharap proposal tersebut bisa diperhitungkan secara matang, karena risiko akan ditanggung pemerintah melalui cost recovery.
Selain itu, Sudirman meminta Gubernur Maluku dan para bupati mengawal secara ketat keputusan tersebut. Agar bila terjadi penundaan tidak terlalu panjang dari yang sebelumnya. “Karena menurut jadwal semula keputusan final investasi atau final investment decision (FID) akan dilakukan 2018 dan kemungkinan ini akan mundur,” ujar dia.
(Baca: Kementerian Keuangan Siap Beri Insentif Kilang Darat Blok Masela)
Kementerian ESDM juga menyiapkan sumber daya manusia lokal yang akan mengelola Blok tersebut. Hal ini dimulai dengan pembukaaan pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis bidang energi dan sumber daya mineral bagi masyarakat di sekitar Blok Masela, Provinsi Maluku oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Sudirman Said pagi ini, Selasa (12/4).
Diklat ini merupakan hasil kerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Mineral (BPSDM) ESDM dengan Universitas Pattimura (UNPATTI). Tujuan diklat ini adalah untuk mendidik peserta diklat agar mampu melaksanakan transfer knowledge bidang teknologi pengolahan gas kepada mahasiswa Universitas Pattimura dan masyarakat Maluku pada umumnya.
Dalam tahap awal, pendidikan akan dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi di luar Maluku untuk penyediaan dosen yang akan mencetak lulusan mahasiswa yang professional. Untuk dosen dari Politeknik Ambon akan disiapkan oleh Kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi, sedangkan KESDM khususnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM menyiapkan dosen-dosen dari Universitas Pattimura. (Baca: Pemerintah Siapkan Tenaga Lokal untuk Pengembangan Blok Masela)
Pada 2016, judul diklat yang akan dilaksanakan yaitu: Diklat Teknis Bidang Migas, Pengelasan (welding), K3LL Migas, Scaffolding, Operator Pesawat Angkat, Angkut dan Ikat Beban (OPA) Sub Bidang Kran Mobil, Operator Pesawat Angkat, Angkut dan Ikat Beban (OPA) Sub Bidang Juru Ikat Beban (Rigger), dan Operator Pesawat Angkat, Angkut dan Ikat Beban (OPA) Sub Bidang Forklift. Dimana masing-masing kelas untuk 20 orang peserta.