KATADATA - Presiden Joko Widodo mengamanatkan kepada kabinetnya bahwa keputusan mengenai proyek Blok Masela harus bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk perekonomian masyarakat. Bukan hanya untuk masyarakat Maluku, tapi provinsi-provinsi lain di sekitarnya pun bisa mendapatkan manfaatnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan pihaknya sedang mengkaji pembangunan kawasan regional di kawasan Masela. Kajian ini juga termasuk bagaimana potensi pendanaannya.
Ada beberapa opsi sumber dana yang bisa digunakan untuk mengembangkan kawasan tersebut. Bisa dari keuntungan yang didapat dari saham partisipasi (PI) daerah di blok migas tersebut, atau dari anggaran negara (APBN).
“Dari mana uangnya, itu biar pemerintah yg mencari. Yang penting uang itu bagi kemaslahatan masyarakat dan pembangunan regional terjadi,” kata Sofyan ditemui usai Rapat Koordinasi dengan seleuruh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (22/2).
Pernyataan Sofyan ini meluruskan kabar bahwa dia diminta Presiden Jokowi untuk merumuskan konsep development fund yang akan digunakan untuk pengembangan Blok Masela. Sumber Katadata di lingkungan pemerintahan mengatakan di tengah pembahasan Blok Masela, muncul konsep Development Fund. Konsep ini diduga untuk menunjang skema kilang pengolahan di laut atau Floating LNG (FLNG). (Baca: Pemerintah Godok Konsep Development Fund untuk Blok Masela)
Skema pengolahan di darat (onshore) dianggap punya kelemahan dalam mengembangkan kawasan ini. Indonesia memang sudah punya banyak pengalaman membangun kilang gas di darat. Dengan adanya kilang, perekonomian daerah lokasi kilang tersebut bisa berkembang. Namun, seperti yang terjadi di Arun, pengembangan daerahnya berhenti ketika gas di
Berdasarkan perhitungan, dengan skema onshore, pendapatan yang diterima pemerintah hanya 9-10 persen dari total pendapatan. Adapun mayoritas pendapatan akan dinikmati operator dan dua pemegang saham Blok Masela: Inpex dan Shell. Ini relatif kecil untuk kebutuhan dana pengembangan perekonomian di kawasan regional Blok Masela. Kilang darat juga dinilai kurang efektif, karena pembangunan kawasan akan terhenti dan mati, ketika sumber migasnya habis. Ini seperti yang terjadi pada kilang Arun di Aceh.
(Baca: Penggelembungan Nilai Kilang Darat LNG (OLNG) di Blok Masela)
Development Fund dihimpun dari proyek migas tersebut bisa dipakai untuk mengembangkan kawasan secara berkelanjutan, sesuai potensi daerahnya masing-masing. Model ini sudah diterapkan pemerintah Timor Leste dalam mengembangkan proyek migasnya.
Menurut pejabat itu, Development Fund seharusnya bisa diterapkan sejak lama, sebagai sebuah model ideal eksploitasi sumberdaya alam yang tak bisa diperbarui agar adil terhadap generasi mendatang. Pasalnya, dengan cara itulah ada dana abadi yang dapat dipakai untuk pembangunan berkelanjutan. Dana itu dari hasil keuntungan proyek migas, yang disimpan dan digunakan untuk pembangunan kawasan di masa depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini belum ada pembahasan mengenai development fund untuk pengembangan Blok Masela. “Kami belum sampai pembahasannya ke situ (development fund). “Saat ini kami masih melakukan pembicaraan dengan investor di sana,” ujar Darmin. (Baca: Cegah Investor Kabur, Menteri Sudirman Hindari Polemik Blok Masela)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pun masih bungkam mengenai pembahasan konsep ini. “Belum, belum. Nanti saja,” ujarnya sambil bergegas menuju Kantor Presiden, Senin (22/2) sore. (Baca: Ke Istana Bahas Blok Masela, Inpex: Sebentar Lagi Ada Kabar Bagus)