KATADATA - Hingga hari ini skema pembangunan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela belum diputuskan. Pemerintah masih menimbang dua alternatif yang menjadi polemik, termasuk di tubuh kabinet, antara fasilitas pengolahan LNG secara terapung (FLNG) dan di darat atau onshore.
Di tengah perdebatan yang cukup sengit itu, Pertamina menyatakan berminat masuk ke blok tersebut dan hendak menyampaikannya ke pemerintah. Karena itu, Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soecipto mengatakan sedang menyiapkan pendanaannya. “Saya kira kami memiliki kemampuan, seandainya masuk 20 - 25 persen,” kata Dwi di Gedung Garuda Indonesia, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2016.
Menurutnya, sumber dana tersebut berasal dari anggaran internal Pertamina dan pinjaman. Bila mengacu pada kebiasaan di badan usaha milik negara itu, anggaran internal yang disiapkan 30 - 40 persen dan dana pinjaman 60 - 70 persen. “Itu selalu kami lakukan kalau mau investasi,” ujarnya. (Baca: Kementerian ESDM Ingin Pengembangan Blok Masela di Laut).
Namun, Dwi menegaskan jajaran manajemen belum memutuskan angka pasti dalam mengambil saham partisipasi di Blok Masela. Sebagai perusahaan pelat merah, dia menyerahkan kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan.
Langkah Pertamina ini, kata Dwi, sebagai upaya ekspansi wilayah kerja agar semakin massif. Walau demikian, dia mengaku tidak mudah untuk membeli saham Blok Masela. Perusahaannya butuh waktu untuk melakukan valuasi aset blok yang dioperatori oleh Inpex Corporation dan Shell itu. Dwi juga belum bisa menjelaskan bagaimana skema untuk membeli saham tersebut.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menginginkan agar blok yang terletak 350 kilometer dari Kepulauan Taninbar, Laut Arafuru itu dikelola menggunakan fasilitas terapung. Rencana ini pun diusulkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas).
Namun, rencana ini sempat ditentang oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli karena menganggap FLNG lebih mahal dan tidak menimbulkan efek ekonomi yang besar. Gara-gara sikapnya, rencanan pengembangan blok tersebut ditunda dan saat ini sedang menunggu suara dari istana. (Baca juga: Jokowi akan Dilibatkan dalam Memutuskan Skema Blok Masela).
Beberap waktu lalu Direktur Pembinaan Usaha Hulu Kementerian Energi Djoko Siswanto mengatakan pengolahan gas di laut bertujuan memisahkan gas dan kondensat. “Akan dibangun juga fasilitas produksi untuk memisahkan fluida hydrokarbon yang keluar dari sumur. Gas dan kondensat harus dipisahkan di laut dan dibangun fasilitasnya di laut,” kata Djoko kepada Katadata, Senin awal pekan ini.
Selain membangun fasilitas pengolahan di laut, pemerintah juga sedang menyiapkan lahan di darat. Luasnya kurang lebih 40 hektare. Lahan ini disiapkan untuk fasilitas penunjang kegiatan Blok Masela. Dengan begitu, menurut Djoko, kehadiran megaproyek tersebut dapat menumbuhkan industri di sekitar kawasan tersebut. Namun, pengembangan masyarakat dan wilayah tersebut masih dalam tahap pengkajian.