II. Setelah itu, mereka mulai membicarakan rencana perpanjangan kontrak Freeport beserta syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi.
Setya: Saya itu pak, sudah ketemu presiden, waktu sampai ada 5 pimpinan negara lainnya. Ada Ketua MA, Ketua KY, Ketua MK. Saya bilang: Pak, bapak ke Papua. Iya, kata presiden. Padahal di sana gak ada yang jemput. DPRD-nya, bupatinya, gubernurnya. Kesal juga. Soal PSSI macam-macam. Saya bilang bikin itu saja istana di Papua. Setuju pak, kata presiden. Masak ada Tampak Siring di Bogor, masak di sana (Papua) tidak ada (istana presiden). Saya sudah lihat di sana ada tanah kosong, depannya laut. Jadi secara politis ke depan pasti ke sana. Semua manggut-manggut. Lagi seneng dia. “Freeport itu saya sudah ketemu Jim Bob (bos Freeport McMoran, James Moffett), saya minta dipertimbangkan. Waktu itu dengan menteri itu, soal perpanjangan itu kan DPR minta untuk duduk. Sedangkan sekarang kan ada tiga hal.
Kemarin Menteri ESDM menemui saya di Surabaya, khusus bicara ini (perpanjangan kontrak Freeport). Beliau bicara tiga hal. Satu, penerimaan minta ditingkatkan. Kedua adalah privatisasi. Permintaan itu 30 juta untuk 51 persen (saham divestasi). Mana mungkin, saya bilang gitu. Ketiga adalah pembangunan smelter. “Oh oke Pak Ketua. Kalau berhenti itu soal penerimaan saya gak sependapat Pak Ketua. Karena kita itu paling hanya nerima 7-8 triliun-lah. Tapi kita keluarkan dananya untuk di Papua, Otsus itu, 35 T (triliun). Ndak imbang”. Tapi kan itu udah dibantu CSR. “Iya tapi tidak cukup, Pak Ketua”. Kita besar sekali.
Kedua, kalau smelter. Kalau di sana (Papua) bangun smelter, di sana lebih banyak rawa. Jadi khawatirnya waktu. Kalau lihat gitu, saya lihat di Gresik ada smelter kecil yang tinggal diterusin. Terus di sana juga ada pabrik semen juga untuk pupuk. Yang penting kan pakai dana sendiri, tidak melalui dana perbankan kita. “Kita harus paksa supaya cepat-cepat dibangun”. Ya kalau gitu. “Habis itu baru Timika, Pak Ketua”. Yang mana duluan, Pak? Dia (Menteri ESDM) diam saja.
“Yang ketiga, soal apa Pak Ketua?” Soal penyerahan sahamnya itu, kan sudah 30 persen diminta 51 persen didivestasi. Itu tidak mungkin Pak. Ini kan sudah berbagi dengan daerah yang 250 ribu Ha (hektare) itu, susah juga. Kebayang juga dengan kabupaten lain. Ini tidak mungkin. Terus dia diam saja. Pak Luhut cuma bilang: kita runding.
Pas saya makan, presiden samperin saya. “Ini kan Pak Luhut. Itu apa Pak Luhut sudah bicara belum”. Oh iya sudah Pak, Pak Luhut yang banyak memberikan pendapat. Bagusnya kalau bisa segera ngobrol-ngobrol itu. Oh iya, sekarang Pak karena sekarang sudah waktunya.
Lalu saya pulang. saya mau rundingan dengan sama Pak…. Jangan-jangan ini karena yang dulu ada keributan antara anak buahnya Pak Luhut, si Darmo (diduga Deputi I kantor Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo) dan si siapa itu, Sudirman Said diekspos. Ini minta di-clear-kan. Saya akan ngomong ke Pak Luhut. Ya udah. Makanya perlu ketemu itu. Hahahaha….